Iran mengajak negara-negara Timur Tengah membentuk aliansi militer mandiri berbasis Al Quran.
Ketegangan meningkat drastis setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Iran membantah klaim Trump mengenai kemajuan pembicaraan diplomatik yang produktif antara kedua negara.
Suara.com - Pemerintah Iran secara resmi mengajak negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk memprakarsai pembentukan aliansi keamanan baru.
Langkah strategis ini dirancang agar kekuatan militer di wilayah tersebut tidak lagi bergantung pada campur tangan asing.
Iran menekankan bahwa struktur pertahanan kolektif ini harus berdiri tegak tanpa melibatkan Amerika Serikat maupun Israel.
Dasar utama dari pembentukan kerja sama militer lintas negara ini adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al Quran.
Visi besar ini bertujuan menciptakan stabilitas yang murni dikelola oleh bangsa-bangsa di kawasan Teluk itu sendiri.
"Waktunya telah tiba untuk mendirikan sebuah aliansi militer tanpa kehadiran Amerika Serikat dan Israel," kata Ebrahim Zolfaghari.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh juru bicara Markas Besar Khatam Al Anbiya Angkatan Bersenjata Iran baru-baru ini.
Zolfaghari menyampaikan pesan tersebut melalui sebuah rekaman video yang disebarkan khusus untuk dunia Arab dan Islam.
Ia menilai bahwa dinamika politik saat ini menuntut adanya kemandirian total dalam urusan menjaga kedaulatan wilayah.
Baca Juga: Inggris Kerahkan Kapal Perusak Tipe 45 dan Sistem Otonom Canggih ke Selat Hormuz Iran
Ketergantungan pada kekuatan dari luar benua dianggap tidak lagi relevan dengan tantangan keamanan masa kini.
Zolfaghari menyebut agresi AS dan Israel terhadap negaranya mencerminkan sebuah "fase baru", dan Iran kini ada di garis depan membela negara-negara Islam.
Kondisi geopolitik yang memanas memaksa Iran untuk mengambil peran lebih aktif dalam memimpin narasi perlawanan.
Kawasan Timur Tengah saat ini dinilai sedang berada di persimpangan jalan antara kedaulatan atau tunduk pada tekanan.
Iran memposisikan diri sebagai benteng pertahanan bagi kepentingan negara-negara Muslim yang sering menjadi target operasi militer.
Fase baru ini menuntut adanya koordinasi yang lebih erat antar pemimpin negara di wilayah tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT