Suara.com - Misi perdana ke bulan di abad ke-21 ini membawa awak kulit berwarna dan perempuan pertama. Peluncuran roket SLS menandai babak baru penjelajahan ruang angkasa.
NASA hitung mundur peluncuran manusia ke bulan
Roket Space Launch System setinggi 32 lantai itu siap lepas landas.
Misi Artemis II milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) dijadwalkan diluncurkan dan akan menjadi misi pertama ke bulan dalam 53 tahun dan akan menyertakan seorang perempuan, orang kulit berwarna, dan warga negara non-AS dalam awaknya.
Setelah sehari mengorbit Bumi, kapsul Orion mereka akan membawa mereka ke bulan dan kembali.
Kapsul itu tidak akan berhenti, hanya memutar balik cepat di sekitar bulan.
Penerbangan yang berlangsung hampir 10 hari itu akan berakhir dengan pendaratan di Samudra Pasifik.
"Tim kami telah bekerja sangat keras untuk membawa kami ke momen ini," kata direktur peluncuran Charlie Blackwell-Thompson.
"Tentu saja, semua indikasi saat ini menunjukkan bahwa kami berada dalam kondisi yang sangat, sangat baik."
Spanyol tutup wilayah udaranya untuk pesawat AS
Spanyol telah menutup wilayah udaranya untuk pesawat AS yang terlibat dalam perang Iran, kata menteri pertahanan negara itu, Margarita Robles.
Baca Juga: Fenomena Pink Moon Bukan Bulan Berwarna Merah Muda, Simak Faktanya!
Pemerintah Spanyol di bawah Perdana Menteri Pedro Sánchez, salah satu pemimpin sayap kiri paling terkemuka di Eropa, telah menjadi suara penentang paling keras di Eropa terhadap aksi militer AS dan Israel di Timur Tengah.
Awal bulan ini, setelah Sánchez membantah penggunaan pangkalan militer Rota dan Morón di Spanyol selatan, Trump mengancam akan memutus perdagangan dengan Madrid.
Negara itu sebelumnya telah menyatakan bahwa AS tidak dapat menggunakan pangkalan militer yang dioperasikan bersama dalam konflik Iran, yang oleh Sánchez digambarkan sebagai ilegal, sembrono, dan tidak adil.
Robles mengatakan pada hari Senin (30/03) bahwa logika yang sama berlaku untuk penggunaan wilayah udara Spanyol dalam konflik tersebut.
Kepala junta Myanmar mundur untuk jadi capres
Min Aung Hlaing telah memerintah Myanmar sejak 2021 ketika ia memerintahkan kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih yakni pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dan memicu perang saudara.
Australia dan banyak negara Barat telah menjatuhkan sanksi kepada Min Aung Hlaing dan pejabat lain dari junta yang berkuasa.
Tag
Terpopuler
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Pemkot Tangsel Matangkan Sistem SPMB 2026, Daftar Anak Sekolah Lebih Mudah dan Transparan
-
China dan Rusia Buka Rute Dagang Baru Lewat Kutub Utara, Apa Efeknya di Selat Malaka dan Indonesia?
-
Ketum PRIMA Nilai Pidato Presiden Tegaskan Arah Baru Pembangunan Nasional Berbasis Ekonomi Pancasila
-
TAUD Minta Hakim Praperadilan Nyatakan Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke POM TNI Tak Sah!
-
Prabowo Persilakan DPR hingga Kepala Daerah Cek Dapur MBG: Temuan Penyimpangan Langsung Ditindak
-
Pengamat Soroti Komunikasi Pemerintah, Optimisme Tak Nyambung dengan Realitas Rakyat
-
Cegah TPO, Kantor Imigrasi Palopo dan Pemkab Toraja Utara Bentuk Desa Binaan
-
Anggaran MBG Dipangkas, JPPI Minta Dana Pendidikan Fokus untuk Sekolah Rusak dan Guru
-
Medan Cukup Menantang, Ditjen Imigrasi Usul Buka Kantor di Toraja Utara
-
Menlu Ungkap Kendala Pembebasan 9 WNI di Israel: RI Pakai Jalur Turki, Yordania, dan Lembaga HAM