-
Prancis, Italia, dan Spanyol resmi menolak membantu operasi militer Amerika Serikat melawan Iran.
-
Pangkalan militer Sigonella ditutup bagi pesawat Amerika karena dianggap melanggar perjanjian logistik formal.
-
Spanyol mengecam rencana serangan militer Amerika Serikat dan Israel sebagai tindakan sangat ilegal.
Suara.com - Perang militer di Timur Tengah kini memicu keretakan serius di dalam internal aliansi negara-negara Barat.
Tiga negara utama yang merupakan mitra dekat Amerika Serikat mulai menunjukkan sikap pembangkangan secara terbuka dan tegas.
Langkah ini diambil untuk mencegah keterlibatan mereka dalam pusaran konflik bersenjata melawan Republik Islam Iran.
Prancis menjadi negara pertama yang secara resmi menutup akses bagi pengiriman logistik tempur menuju wilayah konflik.
Pemerintah di Paris melarang penggunaan ruang udaranya bagi Israel yang membawa persenjataan bantuan dari Amerika Serikat.
Langkah ini dianggap sebagai sinyal penolakan paling berani di tengah tekanan kuat dari Presiden Donald Trump.
Seorang diplomat Barat mengungkapkan bahwa Trump terus mendesak sekutu Eropa dan NATO untuk terlibat lebih jauh.
Prancis tidak ingin wilayahnya menjadi bagian dari rantai logistik serangan balasan yang ditujukan kepada pihak Iran.
Data menunjukkan bahwa ini adalah kali pertama Prancis mengambil tindakan ekstrem sejak pecahnya konflik Februari lalu.
Baca Juga: 'Hilal' Perang Iran Berakhir Sudah Terlihat
Meski demikian, hingga saat ini otoritas resmi di Paris masih memilih bungkam seribu bahasa terkait kebijakan tersebut.
Sikap serupa ternyata juga diikuti oleh pemerintah Italia yang menunjukkan otoritas penuh atas wilayah kedaulatan mereka.
Otoritas Italia baru saja melarang pesawat tempur Amerika Serikat mendarat di pangkalan militer strategis di Sisilia.
Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, secara langsung menolak permohonan penggunaan fasilitas pangkalan udara Sigonella tersebut.
Penolakan mendadak ini terjadi saat armada udara Amerika Serikat sebenarnya sudah dalam posisi terbang menuju Italia.
Lembaga penyiaran RAI melaporkan bahwa proses koordinasi militer dari pihak Amerika Serikat dianggap sangat tidak profesional.
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada
-
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman
-
Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri
-
Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan
-
Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas
-
Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak
-
PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi
-
Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!
-
Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah
-
Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara