-
Prancis, Italia, dan Spanyol resmi menolak membantu operasi militer Amerika Serikat melawan Iran.
-
Pangkalan militer Sigonella ditutup bagi pesawat Amerika karena dianggap melanggar perjanjian logistik formal.
-
Spanyol mengecam rencana serangan militer Amerika Serikat dan Israel sebagai tindakan sangat ilegal.
Suara.com - Perang militer di Timur Tengah kini memicu keretakan serius di dalam internal aliansi negara-negara Barat.
Tiga negara utama yang merupakan mitra dekat Amerika Serikat mulai menunjukkan sikap pembangkangan secara terbuka dan tegas.
Langkah ini diambil untuk mencegah keterlibatan mereka dalam pusaran konflik bersenjata melawan Republik Islam Iran.
Prancis menjadi negara pertama yang secara resmi menutup akses bagi pengiriman logistik tempur menuju wilayah konflik.
Pemerintah di Paris melarang penggunaan ruang udaranya bagi Israel yang membawa persenjataan bantuan dari Amerika Serikat.
Langkah ini dianggap sebagai sinyal penolakan paling berani di tengah tekanan kuat dari Presiden Donald Trump.
Seorang diplomat Barat mengungkapkan bahwa Trump terus mendesak sekutu Eropa dan NATO untuk terlibat lebih jauh.
Prancis tidak ingin wilayahnya menjadi bagian dari rantai logistik serangan balasan yang ditujukan kepada pihak Iran.
Data menunjukkan bahwa ini adalah kali pertama Prancis mengambil tindakan ekstrem sejak pecahnya konflik Februari lalu.
Baca Juga: 'Hilal' Perang Iran Berakhir Sudah Terlihat
Meski demikian, hingga saat ini otoritas resmi di Paris masih memilih bungkam seribu bahasa terkait kebijakan tersebut.
Sikap serupa ternyata juga diikuti oleh pemerintah Italia yang menunjukkan otoritas penuh atas wilayah kedaulatan mereka.
Otoritas Italia baru saja melarang pesawat tempur Amerika Serikat mendarat di pangkalan militer strategis di Sisilia.
Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, secara langsung menolak permohonan penggunaan fasilitas pangkalan udara Sigonella tersebut.
Penolakan mendadak ini terjadi saat armada udara Amerika Serikat sebenarnya sudah dalam posisi terbang menuju Italia.
Lembaga penyiaran RAI melaporkan bahwa proses koordinasi militer dari pihak Amerika Serikat dianggap sangat tidak profesional.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
-
Kepulangan Jenazah Praka Farizal dari Lebanon ke Kulon Progo Diestimasikan Tiba Jumat Lusa
-
Update Tarif Listrik per kWh April 2026, Apakah Ada Kenaikan Harga?
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
Terkini
-
Prabowo Bertemu Presiden Korsel, Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi, Pertahanan, hingga AI
-
Update Perwira TNI Wafat di Lebanon: PBB Ungkap Bukti Serangan Tank Israel
-
Teknologi Penangkap Gas di Peternakan Bisa Picu Emisi Besar Jika Bocor, Bagaimana Solusinya?
-
Bahan Baku Plastik dari Timur Tengah Terganggu, RI Cari Alternatif ke Amerika, Afrika hingga India
-
Menaker Yassierli Sebut Industri Kreatif Ideal untuk Jadi Laboratorium Magang Nasional
-
Bukan Gencatan Senjata, Iran Ajukan 5 Poin Krusial Akhiri Perang Permanen dan Total
-
Kejagung Geledah Kantor KSOP Kalsel dan Kalteng Terkait Kasus Korupsi Samin Tan
-
Soal WFH ASN Jumat, Legislator PDIP Beri Sindiran: Saya Bingung, Apa Dasarnya Memilih Long Weekend?
-
Cara Memperbaiki Data NISN yang Salah dan Tidak Sesuai
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Gibran Sampaikan Duka Cita: Saya Dukung Penuh Investigasi PBB