AAKI Bahas WFH ASN, Solusi Efisiensi di Tengah Krisis Energi Global

Suara.com - Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) menggelar diskusi publik tentang transformasi budaya kerja berbasis keberlanjutan di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah, legislatif, dan praktisi untuk membahas langkah strategis menghadapi dinamika global, khususnya krisis energi.

Ketua Umum AAKI Trubus Rahardiansyah menyatakan diskusi ini digelar untuk mengantisipasi perubahan situasi global, termasuk dinamika di kawasan Timur Tengah.

“Ada sesuatu yang baru, sehingga ada pola kerja yang baru, pola pikir baru, kemudian paradigma yang baru itulah yang akan kita diskusikan,” kata Trubus.

Executive Director Next Indonesia, Cristiantoko, memaparkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah strategis di tengah tekanan energi global.

Ia menyebut kebijakan ini berpotensi berdampak pada 5,35 juta ASN, dengan potensi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp6,2 triliun serta penghematan bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp59 triliun.

“Mengapa WFH diperlukan? Karena harga minyak mentah global lebih dari USD100, pagu subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381 triliun, dan estimasi beban tambahan APBN Rp90 hingga Rp100 triliun,” kata Cristiantoko.

Ia menekankan perlunya dukungan infrastruktur digital bagi ASN, seperti virtual private network (VPN), e-meeting, dan sistem absensi online untuk menunjang kebijakan tersebut.

Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KPPN/BAPPENAS) Uke Mohammad Hussein menyatakan fondasi ekonomi Indonesia masih relatif kuat sebelum meningkatnya ketidakpastian global.

Baca Juga: BRI Dorong UMKM Desa Hendrosari Lewat Program Desa BRILiaN dan Wisata Lontar Sewu

“Bappenas telah mengambil beberapa langkah, mulai dari mengundang akademisi dan praktisi untuk menyerap pandangan, melakukan monitoring intensif perkembangan ekonomi, hingga menyusun proyeksi berbasis model ekonomi,” kata Uke.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto menyoroti pentingnya kebijakan energi yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

“Perlu kita cermati bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat, karena ketika harga BBM naik, daya beli turun, inflasi meningkat, dan kondisi ekonomi masyarakat akan terdampak,” kata Wihadi.

Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan publik yang adaptif dalam menghadapi tantangan global dan menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.***

Kontributor: Mohammad Rhadzaki Ramadhan