- Mantan Wapres Jusuf Kalla memperingatkan potensi krisis nasional dan chaos di Indonesia pada Juli hingga Agustus 2026 mendatang.
- Krisis dipicu tekanan fiskal akibat defisit anggaran yang besar, beban utang masa lalu, serta konflik geopolitik global yang meningkat.
- Dampak defisit anggaran berisiko melumpuhkan pelayanan publik di daerah, memicu gejolak sosial, dan menghambat stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Indonesia disebut berpotensi menghadapi guncangan nasional hingga chaos pada Juli–Agustus 2026. Peringatan itu disampaikan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), sebagaimana diungkapkan Muhammad Said Didu.
Dalam acara diskusi yang diunggah Edy Mulyadi di akun YouTube @BANGEDYCHANNEL, pada Minggu (22/3/2026), Said Didu mengatakan kekhawatiran JK tersebut berkaitan dengan tekanan ekonomi dan situasi global.
"Pak JK menyatakan ini akan bisa terjadi chaos sekitar bulan Juli-Agustus. Itu yang mau dihindari," ujar Said Didu.
Said Didu membeberkan, salah satu pemicu utama potensi krisis adalah tekanan fiskal yang kian tak terkendali.
Dalam dua bulan pertama 2026 saja, defisit anggaran dan penambahan utang disebut sudah mencapai Rp200 triliun.
"Ini kan dua bulan ini 200 triliun defisitnya tambah utangnya. Januari-Februari. Beliau (JK) bilang kalau sampai Juli-Agustus berarti 1.000 triliun dong. 1.000 triliun sudah enggak mungkin lagi, mau cara apa pun enggak mungkin lagi bisa diatasi," tegas Said Didu.
Ia menilai, lonjakan defisit tersebut berpotensi melumpuhkan pelayanan publik. Indikasinya mulai terlihat di daerah, di mana anggaran ditarik ke pusat hingga pembangunan tersendat.
"Jalan-jalan akan berlubang, di daerah tidak ada uang lagi karena ditarik semua oleh pusat. Kemudian Puskesmas sudah enggak bisa melayani. Semua menjadi stagnan di pelayanan publik. Dan rakyat sudah mulai kesal," tambahnya.
Tekanan Global dan Warisan Utang Jokowi
Baca Juga: Menkeu Purbaya Lantik Fauzi Ichsan Jadi Dewan Pengawas INA
Selain persoalan domestik, faktor eksternal juga disebut memperparah situasi. JK, kata Said Didu, menyoroti eskalasi konflik Iran–Amerika Serikat yang dinilai tak terhindarkan dan berpotensi menghantam ekonomi nasional.
Di saat bersamaan, Indonesia juga masih dibebani warisan utang dari pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
"Dua persoalan bangsa yang di luar kendali kita yang sangat berbahaya, dan hanya satu solusi yang bisa dilakukan, dan solusi itu sangat tergantung kepada Presiden Prabowo. Masalah perang Iran dan Amerika (geopolitik) tidak bisa dihindari dan warisan Joko Widodo yang utang sangat besar juga tidak bisa dihindari," jelas Said Didu.
Kekhawatiran, kata dia, tak hanya berhenti di ekonomi. Said Didu menyebut, kebijakan yang tidak tepat sasaran berisiko memicu gejolak sosial, bahkan berbalik menjadi tekanan dari masyarakat desa.
"Salah satu Asta Citanya Prabowo adalah membangun dari desa. Tapi dengan kebijakan seperti sekarang, maka yang terjadi adalah 'serangan dari desa'. Itu bisa berbalik," ungkapnya.
Isu Manuver Politik Ditepis
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut