Said Didu dalam acara diskusi yang diunggah Edy Mulyadi di akun YouTube @BANGEDYCHANNEL, pada Minggu (22/3/2026). [Tangkapan Layar]
Baca 10 detik
- Mantan Wapres Jusuf Kalla memperingatkan potensi krisis nasional dan chaos di Indonesia pada Juli hingga Agustus 2026 mendatang.
- Krisis dipicu tekanan fiskal akibat defisit anggaran yang besar, beban utang masa lalu, serta konflik geopolitik global yang meningkat.
- Dampak defisit anggaran berisiko melumpuhkan pelayanan publik di daerah, memicu gejolak sosial, dan menghambat stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam diskusi tersebut, Said Didu juga mengungkap adanya pertemuan tertutup selama tiga jam antara ia dengan JK dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut menurutnya sempat memunculkan kecurigaan dari pihak Istana terkait kemungkinan manuver politik.
Namun, Said Didu menegaskan pertemuan itu justru bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan.
Ia bahkan menyebut JK menitipkan sembilan pesan strategis yang tidak boleh dibuka ke publik.
"Ssst, jangan dibuka ke publik demi stabilitas agar Prabowo tetap tenang untuk mengambil keputusan tepat," kata Said Didu menirukan pesan JK.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli