-
PM Australia Anthony Albanese mendesak agar Lebanon dilibatkan dalam gencatan senjata AS-Iran.
-
Serangan Israel di Lebanon menewaskan ratusan orang di tengah kesepakatan damai regional.
-
Pemimpin dunia menyerukan perluasan cakupan perdamaian demi stabilitas keamanan dan ekonomi global.
Suara.com - Pemerintah Australia memberikan pernyataan resmi mengenai situasi keamanan yang semakin memanas di wilayah Timur Tengah.
Perdana Menteri Anthony Albanese menekankan pentingnya perluasan cakupan perdamaian agar menyentuh wilayah kedaulatan Lebanon.
Pemimpin Negeri Kanguru tersebut melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menghentikan kekerasan bersenjata yang terus berlangsung.
"Pemerintah Australia juga sangat yakin bahwa (kesepakatan gencatan senjata) ini juga harus berlaku untuk Lebanon," kata Albanese dikutip dari Sputnik.
Visi utama dari kebijakan luar negeri Canberra saat ini adalah terciptanya ketenangan yang menyeluruh.
Keinginan kuat Australia untuk menyaksikan berakhirnya pertikaian di Timur Tengah disampaikan secara terbuka oleh Albanese.
"Dan saya tahu bahwa banyak warga Australia prihatin dengan peristiwa yang terjadi di Lebanon. Ini bukan hanya masalah dampak di sana, tetapi juga dampak yang ditimbulkannya di seluruh dunia," tutur Albanese.
Dampak dari ketidakstabilan di wilayah tersebut kini telah dirasakan oleh masyarakat internasional secara luas.
Pihak Australia memberikan apresiasi terhadap langkah diplomatik yang diambil oleh Amerika Serikat dan Iran.
Baca Juga: Iran Kembali Tutup Selat Hormuz, Kapal Tanker Terpaksa Putar Balik di Oman
Kesepakatan jeda pertempuran selama dua pekan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi negosiasi jangka panjang.
Selain masalah militer, Australia juga menaruh perhatian besar pada aspek ekonomi dan logistik global.
Pemerintah sedang menjalin koordinasi intensif dengan berbagai negara mitra di tingkat internasional.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus transportasi kapal melalui Selat Hormuz yang vital.
Pemulihan jalur ini sangat krusial guna menjamin distribusi sumber daya penting tidak mengalami hambatan.
Di sisi lain, desakan serupa juga datang dari para pemimpin negara-negara kuat di benua Eropa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
Terkini
-
2 Rice Cooker untuk Membuat MPASI Bayi, Praktis dan Mudah Digunakan
-
Mirip Rezim Otoriter! Pembekuan Rekening Jadi Alat Tekan Gerakan Sipil
-
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1, Akhir dari Pencarian Horcrux!
-
Sekolah Bakal Digusur, Ratusan Murid SD di Batanghari Mengadu ke Presiden
-
Bedak Tabur vs Bedak Padat, Mana yang Lebih Aman untuk Touch Up Siang Hari?
-
Karhutla di Kawasan Tol Balikpapan-Samarinda, Penyebab Masih Diselidiki
-
81 Miles Uji 5G XLSMART dari Semarang hingga Yogyakarta, Target 88 Kota pada 2026
-
Kasus Marissa Anita, Saat Sebuah Foto Dibaca sebagai Simbol Kedekatan dengan Kekuasaan
-
Menemukan Tuhan di Sudut Kota: Pesona Di Kota Tuhan Stebby Julionatan
-
Stafsus Menhut Mangkir Diperiksa, KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan