-
PM Australia Anthony Albanese mendesak agar Lebanon dilibatkan dalam gencatan senjata AS-Iran.
-
Serangan Israel di Lebanon menewaskan ratusan orang di tengah kesepakatan damai regional.
-
Pemimpin dunia menyerukan perluasan cakupan perdamaian demi stabilitas keamanan dan ekonomi global.
Suara.com - Pemerintah Australia memberikan pernyataan resmi mengenai situasi keamanan yang semakin memanas di wilayah Timur Tengah.
Perdana Menteri Anthony Albanese menekankan pentingnya perluasan cakupan perdamaian agar menyentuh wilayah kedaulatan Lebanon.
Pemimpin Negeri Kanguru tersebut melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menghentikan kekerasan bersenjata yang terus berlangsung.
"Pemerintah Australia juga sangat yakin bahwa (kesepakatan gencatan senjata) ini juga harus berlaku untuk Lebanon," kata Albanese dikutip dari Sputnik.
Visi utama dari kebijakan luar negeri Canberra saat ini adalah terciptanya ketenangan yang menyeluruh.
Keinginan kuat Australia untuk menyaksikan berakhirnya pertikaian di Timur Tengah disampaikan secara terbuka oleh Albanese.
"Dan saya tahu bahwa banyak warga Australia prihatin dengan peristiwa yang terjadi di Lebanon. Ini bukan hanya masalah dampak di sana, tetapi juga dampak yang ditimbulkannya di seluruh dunia," tutur Albanese.
Dampak dari ketidakstabilan di wilayah tersebut kini telah dirasakan oleh masyarakat internasional secara luas.
Pihak Australia memberikan apresiasi terhadap langkah diplomatik yang diambil oleh Amerika Serikat dan Iran.
Baca Juga: Iran Kembali Tutup Selat Hormuz, Kapal Tanker Terpaksa Putar Balik di Oman
Kesepakatan jeda pertempuran selama dua pekan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi negosiasi jangka panjang.
Selain masalah militer, Australia juga menaruh perhatian besar pada aspek ekonomi dan logistik global.
Pemerintah sedang menjalin koordinasi intensif dengan berbagai negara mitra di tingkat internasional.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus transportasi kapal melalui Selat Hormuz yang vital.
Pemulihan jalur ini sangat krusial guna menjamin distribusi sumber daya penting tidak mengalami hambatan.
Di sisi lain, desakan serupa juga datang dari para pemimpin negara-negara kuat di benua Eropa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus