Donald Trump Peringatkan Iran Stop Pungutan di Selat Hormuz

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan adanya informasi mengenai biaya ilegal yang ditarik oleh pihak Iran di Selat Hormuz.

Ketegangan di jalur perdagangan laut internasional kembali memanas setelah munculnya kabar mengenai pungutan liar terhadap armada kapal tanker.

Wilayah perairan tersebut merupakan jalur vital bagi distribusi energi dunia yang sangat sensitif terhadap gangguan keamanan maupun finansial.

Trump memberikan peringatan yang sangat tegas melalui platform media sosial miliknya agar aktivitas penarikan biaya tersebut segera diakhiri.

Ia menekankan bahwa praktik semacam itu tidak dapat ditoleransi demi menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan Timur Tengah.

"Ada laporan bahwa Iran mengenakan biaya kepada kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Sebaiknya mereka tidak melakukan itu dan, jika mereka melakukannya, sebaiknya hentikan sekarang!" tulis Trump di Truth Social.

Pernyataan ini muncul di tengah upaya diplomatik yang sebenarnya sedang dijajaki oleh kedua negara yang telah lama berseteru.

Sebelumnya pada Selasa (7/4) malam waktu setempat, Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan penting terkait meredanya konflik fisik secara sementara.

Ia menyebutkan bahwa dirinya telah menyetujui gencatan senjata bilateral yang direncanakan berlangsung selama durasi dua pekan ke depan.

Baca Juga: Mojtaba Khamenei Klaim Kemenangan Iran Atas Amerika Serikat, Siapkan Strategi Baru di Selat Hormuz

Selain gencatan senjata, Trump menginformasikan bahwa Teheran sudah memberikan lampu hijau untuk kembali membuka akses di Selat Hormuz.

Langkah berani ini diikuti dengan pengumuman lokasi pertemuan formal antara perwakilan kedua negara dalam waktu dekat.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran memberikan konfirmasi bahwa mereka bersedia menjalin dialog langsung dengan pihak Amerika Serikat.

Islamabad yang merupakan ibu kota Pakistan telah dipilih sebagai lokasi netral untuk menggelar pembicaraan penting pada hari Jumat.

Proses rekonsiliasi ini ternyata mendapatkan dukungan penuh dari otoritas tertinggi yang ada di dalam struktur pemerintahan Iran.

Keputusan krusial untuk menempuh jalan negosiasi dan menerima gencatan senjata tersebut bukan merupakan keputusan sepihak dari presiden saja.