- Indonesia memperketat standar Renewable Energy Certificate untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global yang semakin selektif.
- PT Surveyor Indonesia memperkuat verifikasi serta sistem registri energi terbarukan guna memastikan kredibilitas data dan akuntabilitas bisnis pelaku usaha.
- Kolaborasi BUMN ini memfasilitasi akses pembiayaan hijau, efisiensi transisi energi, serta mendukung agenda nasional menuju ekonomi berkelanjutan yang inklusif.
Suara.com - Di tengah ketatnya persaingan pasar internasional, atribut hijau kini bukan lagi sekadar pemanis label, melainkan syarat mutlak agar produk lokal bisa menembus negara-negara maju. Menyadari hal tersebut, Indonesia mulai mengambil langkah serius dengan memperketat standar sistem Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC).
Langkah strategis ini bertujuan menciptakan ekosistem energi bersih yang kredibel, transparan, dan berintegritas. Dengan standar yang selaras dengan praktik internasional, produk hasil industri dalam negeri diharapkan memiliki daya tawar lebih tinggi di mata investor dan mitra global yang kini semakin selektif terhadap isu dekarbonisasi.
Salah satu tantangan besar dalam ekonomi hijau adalah pembuktian klaim penggunaan energi bersih. Untuk menjawab tantangan ini, lembaga jasa survei nasional mulai memperkuat perannya sebagai Guardian of Assurance. Fokus utamanya adalah memastikan fungsi pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC) berjalan tanpa celah.
Melalui peran PT Surveyor Indonesia, verifikasi atas atribut energi terbarukan kini diperketat. Hal ini mencakup pengembangan sistem registri yang dapat ditelusuri serta penguatan tata kelola pasar yang akuntabel. Dengan verifikasi yang solid, instrumen keberlanjutan yang digunakan pelaku usaha bukan lagi sekadar klaim sepihak, melainkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bisnis.
Sinergi BUMN untuk Transisi Energi
Penguatan ekosistem ini tidak berjalan sendiri. Kolaborasi antara penyedia jasa verifikasi dengan bursa komoditas nasional menjadi kunci agar transaksi energi hijau lebih transparan. Integrasi ini memungkinkan pelaku usaha memiliki dasar yang kuat dalam penyusunan laporan keberlanjutan dan akuntansi emisi.
Direktur Utama PTSI, Fajar Wibhiyadi, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya kolektif menjawab tantangan global.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga, khususnya dalam mendukung penguatan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, serta pengembangan ekosistem renewable energy di Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini penting untuk memastikan Indonesia mampu membangun ekosistem keberlanjutan yang kredibel dan selaras dengan kebijakan nasional.
Baca Juga: Menteri Bahlil Cs Dilantik Jadi DEN, HKI Soroti Kepastian Energi Hijau
Dampak bagi Industri dan Masyarakat
Bagi pelaku industri, sistem REC yang terverifikasi memberikan akses lebih mudah terhadap instrumen pembiayaan hijau (green financing). Hal ini secara langsung mendorong efisiensi biaya transisi energi dan memperluas peluang investasi pada sektor energi bersih.
Namun, manfaatnya tidak berhenti di level korporasi. Bagi masyarakat luas, penguatan ekosistem ini berdampak pada:
- Kualitas Lingkungan: Peningkatan pemanfaatan energi bersih yang lebih masif.
- Aktivitas Ekonomi Baru: Terciptanya rantai nilai energi berkelanjutan yang menyerap tenaga kerja.
- Edukasi Publik: Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan melalui sosialisasi sistem keberlanjutan yang menyeluruh.
Sebagai bagian dari holding BUMN jasa survei, upaya ini menjadi tonggak penting dalam mendukung agenda nasional menuju ekonomi hijau yang inklusif. Dengan standar verifikasi yang andal dan diakui global, Indonesia siap membuktikan bahwa produk lokalnya mampu bersaing di level tertinggi industri berkelanjutan dunia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
6 Fakta Tragis Siswa SMP di Siak Tewas Saat Ujian IPA, Senapan Rakitan Mendadak Meledak
-
Studi: Panas Kendaraan Naikkan Suhu Kota Hingga 0,35 Derajat Celsius
-
6 Kali Sumbang Kas Negara, Satgas PKH Selamatkan Aset Rp 371 Triliun Sejak Awal Dibentuk
-
Reaksi Israel Usai Disebut Kutukan Kemanusiaan Oleh Menhan Pakistan
-
Gara-Gara Barang Tertinggal, Penumpang Tahan Pintu Whoosh hingga Kereta Telat Berangkat
-
ASN Jakarta Tetap Layani Publik Meski Ada WFH, Pramono Anung: Kepentingan Masyarakat yang Utama
-
Menaker Usulkan Tambahan 150 Ribu Kuota untuk Magang Nasional 2026
-
Ogah Kecolongan Seperti Riza Chalid! Ini Strategi Kejagung Gembok Samin Tan Sebelum Sasar Pejabat
-
Kejagung Masih Buru Riza Chalid, Jampidsus: Jangan Dibuka Keberadaannya, Nanti Kabur Lagi
-
Prabowo Geram ke Pengusaha Tambang Bandel: Mereka Meludahi Pengorbanan Pahlawan!