Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terus berupaya mengungkap tabir di balik kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Lembaga negara tersebut saat ini tengah menunggu lampu hijau dari Panglima TNI untuk memeriksa empat oknum prajurit yang diduga menjadi aktor serangan keji tersebut.

Komisioner Komnas HAM, Saurli P. Siagian, membenarkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada pucuk pimpinan tertinggi TNI tersebut.

"Kami menyurati Panglima TNI untuk mendapatkan kesempatan memeriksa empat orang pelaku," ujarnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).

Langkah ini diambil setelah Komnas HAM mencium adanya percepatan proses hukum yang dilakukan oleh pihak Pusat Polisi Militer atau Puspom.

Saurli mengaku bahwa pihaknya cukup terperanjat melihat berkas perkara tersebut sudah berpindah tangan ke meja penuntutan dalam waktu yang relatif singkat.

"Kami juga lumayan terkejut, dari pihak Puspom sudah menyerahkan kasusnya untuk segera diadili di Oditurat. Itu sangat cepat sekali. Kami meyakini masih pada ruang untuk upaya lain," tuturnya.

Meski proses di internal militer berjalan kilat, Komnas HAM tetap berkukuh untuk melakukan pendalaman secara mandiri demi memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Berdasarkan koordinasi terakhir, pihak militer sebenarnya menunjukkan iktikad baik dan secara lisan tidak menutup diri terhadap pemeriksaan eksternal.

Baca Juga: Akademisi: Pemerintah Harus Jelaskan ke Publik Aktor Utama-Sutradara Kasus Andrie Yunus

Saurli menegaskan bahwa keterbukaan dari pihak TNI sangat krusial guna menjaga akuntabilitas proses peradilan militer yang sedang berjalan agar tetap transparan.

"Dari pertemuan terakhir, mereka tidak keberatan untuk kami memeriksa dari pihak TNI. Mereka tidak masalah untuk keterbukaan dan akuntabilitas proses peradilan di sana. Ya kami kan juga punya kewenangan untuk meminta keterangan para pihak yang kami duga melakukan pelanggaran HAM," beber Saurli.

Kewenangan Komnas HAM dalam menyidik dugaan pelanggaran hak asasi manusia menjadi landasan hukum utama dalam mengejar keterangan para terduga pelaku.

Kini, kepastian mengenai pemeriksaan tersebut sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI untuk memberikan izin resmi bagi empat personelnya.

"Kami masih menunggu respons dari Panglima TNI," ucap Saurli.

Komnas HAM berharap, sinergi antarlembaga ini dapat berjalan mulus demi menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut secara terang benderang.