-
Iran menuntut ganti rugi materiil dari lima negara Arab akibat keterlibatan agresi militer ilegal.
-
Perwakilan Iran di PBB menegaskan serangan gabungan tersebut telah menyasar objek sipil di Teheran.
-
PBB mendorong dialog konstruktif dan gencatan senjata total untuk menjaga kebebasan navigasi internasional.
Surat ini menjadi pengingat keras bahwa penyediaan akses wilayah bagi kekuatan asing dapat berdampak pada konsekuensi hukum serius.
Respon PBB Terhadap Ketegangan Militer
Di sisi lain Perserikatan Bangsa-Bangsa terus menyuarakan bahwa jalan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan kemelut Timur Tengah.
Hingga saat ini PBB mencatat kehancuran besar telah terjadi selama beberapa pekan terakhir akibat eskalasi militer gabungan.
Stéphane Dujarric selaku juru bicara Sekjen PBB memberikan pernyataan resmi mengenai posisi organisasi dunia terhadap konflik yang ada.
PBB mengapresiasi upaya dialog yang sempat dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran dengan bantuan mediasi Pakistan.
Meskipun pembicaraan di Islamabad tersebut belum mencapai kesepakatan final namun langkah itu dianggap sebagai sinyal positif.
Proses negosiasi tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih memiliki keinginan untuk mencari titik temu secara diplomatik.
Perbedaan pandangan yang sangat tajam memang tidak memungkinkan sebuah kesepakatan besar tercapai dalam waktu yang singkat.
Baca Juga: Apa Saja Penyebab AS-Iran Batal Sepakat Damai? Ini 4 Faktornya
Sekretaris Jenderal PBB tetap menyerukan agar semua pihak melanjutkan komunikasi dengan semangat konstruktif demi perdamaian abadi.
PBB juga mendesak agar gencatan senjata dipertahankan sepenuhnya tanpa ada lagi pelanggaran di lapangan oleh siapapun.
Kebebasan navigasi di Selat Hormuz harus tetap dijaga sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku global.
Stabilitas Navigasi Dan Hukum Laut Internasional
Penghormatan terhadap hukum internasional menjadi satu-satunya cara untuk mencegah kehancuran ekonomi global akibat gangguan jalur maritim.
Konflik yang melibatkan lima negara Arab dan Iran ini berpotensi mengganggu jalur distribusi energi paling vital di dunia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mengenal Gajah Juanda, Saat Trotoar Bogor Menjadi Arena 'Skakmat' di Tengah Deru Kota
-
Sebut Rencana Pramono Anung Ini 'Lucu', Kevin Wu PSI: Rakyat Bisa Antipati ke Partai Politik
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Dapat Kejutan Ultah di DPR, Titiek Soeharto Senyum-senyum Ditanya Ucapan 'Spesial' dari Prabowo
-
PSI Usul Cara Lain Tambah PAD Jakarta, Tak Perlu Jual Nama Halte ke Parpol
-
Perkuat Otot Militer, RI-AS Resmi Bentuk MDCP: Fokus Teknologi Bawah Laut
-
Minyak Dunia Tembus USD 110, Subsidi RI Terancam Bengkak Rp79 Triliun
-
Profil Pete Hegseth: Menteri Perang AS yang 'Membenci' Islam, Punya Tato Kafir
-
Sambil Menangis, Aboe Bakar PKS Minta Maaf ke Ulama dan Warga Madura Terkait Isu Narkoba
-
3 Jejak Kotor Pete Hegseth Si Dewa Perang yang Doyan Mabuk dan Terjerat Skandal Seks