Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

Suara.com - Pemerintah resmi membuka rekrutmen nasional untuk 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa dan kelurahan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan, mengatakan seleksi tahap pertama menyediakan 30.000 formasi yang terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan.

Pendaftaran dibuka hingga 24 April 2026 melalui kanal resmi pemerintah. Pelamar harus memenuhi syarat usia maksimal 35 tahun dengan IPK minimal 2,75.

Zulkifli menegaskan proses seleksi akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya. Ia meminta masyarakat waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen ini.

Manajer yang lolos nantinya akan bekerja di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

“Setelah itu akan dimatangkan lagi, nanti dua tahun di BUMN. Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, seperti Dikutip dari Antara Rabu (15/4/2026).

Menurut Zulkifli, program ini akan dijalankan secara bertahap. Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit koperasi desa Merah Putih rampung pada Juni hingga Juli 2026.

Ia menekankan peran manajer koperasi sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi desa, terutama dalam memperkuat distribusi pangan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik demi Indonesia maju,” ujarnya.

Baca Juga: Industri Gula Amburadul, Swasembada Terancam Gagal?

Rekrutmen ini dikoordinasikan oleh BP BUMN dan didukung lintas kementerian serta lembaga, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.