- Pemerintah dan publik Kamboja mengecam Wall Street Journal karena menggunakan istilah merendahkan Scambodia dalam pemberitaan mengenai kejahatan siber.
- Wall Street Journal melaporkan industri penipuan di Kamboja bernilai 19 miliar dolar AS dan melampaui sektor industri legal.
- Pemerintah Kamboja menyatakan bahwa pelabelan tersebut tidak profesional serta merusak reputasi negara dalam upaya pemberantasan kejahatan siber.
Suara.com - Pemerintah dan publik Kamboja mengecam keras media Amerika Serikat, Wall Street Journal, setelah menyebut negara mereka dengan istilah Scambodia dalam laporan tentang kejahatan siber.
Istilah itu dianggap publik dan pemerintah Kamboja merendahkan dan mencoreng citra negara.
Kontroversi bermula dari artikel berjudul How Cybercrime Became a Leading Industry in Scambodia yang terbit beberapa hari lalu.
Dalam tulisan itu, Kamboja digambarkan sebagai salah satu pusat utama kejahatan siber global.
Reaksi publik langsung memanas, terutama di media sosial.
Banyak pihak menilai istilah Scambodia bersifat menghina dan tidak sesuai dengan standar jurnalisme profesional.
Menurut sejumlah pakar dari Kamboja, penggunaan istilah tersebut telah melewati batas.
“Ini bukan lagi sekadar pelaporan, tetapi sudah menjadi bentuk ejekan terhadap sebuah negara,” ujar pakar asal Kamboja, Roth Santepheap dikutip dari Khmer Times.
Pemerintah Kamboja melalui Kementerian Informasi juga melayangkan kritik tajam.
Baca Juga: Rupiah Melemah Hari Ini, Dolar AS Naik ke Rp17.164 Jelang Pengumuman BI
Pemerintah menyebut penggunaan istilah tersebut tidak profesional dan merusak reputasi negara serta upaya pemberantasan kejahatan siber.
Sejumlah kalangan di Kamboja mempertanyakan fokus pemberitaan yang dianggap tidak adil.
Mereka menilai kejahatan siber merupakan masalah global lintas negara, bukan hanya terjadi di Kamboja.
Wall Street Journal mengutip laporan yang menyebut industri penipuan di Kamboja bernilai hingga 19 miliar dolar AS per tahun.
Angka tersebut disebut setara hampir 40 persen dari produk domestik bruto negara itu, bahkan melampaui sektor manufaktur garmen sebagai industri legal terbesar.
Dalam beberapa waktu terakhir, Kamboja memang gencar melakukan operasi besar-besaran.
Ratusan lokasi digerebek, ribuan pelaku ditangkap dan dideportasi, serta regulasi diperketat untuk menekan kejahatan siber.
Berita Terkait
-
Rupiah Melemah Hari Ini, Dolar AS Naik ke Rp17.164 Jelang Pengumuman BI
-
Silent Treatment Ala Iran Usai Trump Umumkan Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Ketegangan Amerika SerikatIran Memanas, Ancaman Militer Menguat Jelang Akhir Gencatan Senjata
-
DPR Tegaskan Kedaulatan Udara RI Mutlak, Militer AS Tak Bisa Asal Melintas
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.