- Presiden KSPSI, Andi Gani, menegaskan perayaan May Day pada 1 Mei 2026 di Monas tidak menggunakan dana APBN.
- Seluruh biaya operasional dan atribut acara sebesar 400.000 massa buruh berasal dari sumbangan pihak swadaya serta donatur.
- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir di Monas untuk mengumumkan kebijakan penting guna meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia.
Suara.com - Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, memberikan pernyataan tegas terkait sumber pendanaan perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang akan dipusatkan di Monas, Jakarta pada 1 Mei 2026 nanti.
Meski direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, ia memastikan seluruh biaya penyelenggaraan tidak membebani anggaran negara atau APBN.
Menurutnya transparansi anggaran ini penting untuk menjaga integritas pergerakan buruh.
"Saya tegaskan, biaya May Day tahun ini tidak menggunakan APBN kementerian mana pun. Tidak ada, tidak ada dana negara dipakai sepeser pun, saya tahu persis. Tidak ada, baik kaos, payung dari Presiden, pendirian panggung, konsumsi semuanya,” ujar Andi dalam konferensi pers di Kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, seluruh logistik acara—termasuk atribut dan sarana prasarana—berasal dari sumbangan pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap perjuangan buruh di Indonesia.
Ia kembali memastikan bahwa instansi pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam pendanaan.
“Saya pastikan nol dana APBN yang dipakai untuk acara May Day besok,” katanya.
Sementara terkait pertanyaan publik dan media mengenai besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan ratusan ribu massa serta penyediaan berbagai fasilitas pendukung, Andi menjawab dengan lugas bahwa semuanya murni dana swadaya dan donasi non-pemerintah.
“Jadi pure 100 persen itu merupakan dana dari tangan-tangan orang yang baik dan sayang pada pergerakan buruh," jelasnya.
Baca Juga: Analis Bongkar Misi Reshuffle Prabowo Hapus Bayang-bayang Jokowi dan Jadikan Dudung 'The New Luhut'
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan hadir langsung di tengah ratusan ribu buruh dalam perayaan May Day pada 1 Mei 2026 mendatang di Monas, Jakarta.
Kehadiran Prabowo sangat dinantikan karena dijadwalkan akan mengumumkan sejumlah kebijakan penting sebagai "kejutan" bagi kesejahteraan pekerja.
Andi Gani menyebutkan, bahwa massa yang akan memadati kawasan Monas diperkirakan mencapai 400.000 orang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
Terkini
-
Pola Kekerasan Sejak Lama, LPSK Sebut Masih Ada Potensi Lonjakan Korban Daycare Little Aresha
-
Krisis Energi Tekan Kelas Menengah Indonesia, Satu Guncangan Bisa Jadi Miskin
-
Transportasi Publik Belum Jadi Layanan Dasar, ITDP Dorong Penguatan Kebijakan Nasional
-
Dunia Harus Tahu! 8 Juta Warga Sudan Terancam Kelaparan, 700 Ribu Anak di Ambang Maut
-
Stasiun Bekasi Timur Dibuka Lagi, KAI Pastikan Asepek Keselematan Sudah Terpenuhi
-
Dikritik Perang Lawan Iran, Donald Trump Murka ke Kanselir Jerman: Dia Gak Tahu Apa-apa
-
Ketergantungan Energi Fosil Bebani APBN, Transisi Energi Bisa Jadi Solusi?
-
Raja Charles Sindir Trump di Gedung Putih, Candaan soal Bahasa Prancis Bikin Ruangan Pecah
-
Bakal Hadiri May Day 2026 di Monas, Prabowo Subianto Siapkan 'Kejutan' untuk Buruh
-
Lasarus PDIP: Pintu Kereta Api Jadi Akar Masalah, Harus Diurus Pemerintah Pusat