KPK Bidik Peran Suami Fadia Arafiq di Pusaran Korupsi Proyek Outsourcing Pekalongan

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan orang-orang terdekat Bupati Nonaktif Pekalongan, Fadia Arafiq.

Terbaru, penyidik mulai mendalami peran sang suami, Ashraff Abu, dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat istrinya.

Ia dipanggil ke Gedung KMerah Putih KPK, Jakarta Selatan sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing serta berbagai proyek lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2023-2026.

Nama Ashraff mencuat karena posisinya yang strategis sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas di PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB).

Perusahaan keluarga tersebut diduga kuat menjadi "kendaraan" yang digunakan Fadia untuk memonopoli pengadaan barang dan jasa di wilayahnya sendiri, termasuk urusan tenaga kerja outsourcing.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ashraff fokus pada struktur dan operasional perusahaan keluarga tersebut.

“Dalam pemeriksaan terhadap saudara ASH yang juga merupakan suami dari bupati, kita dalami soal kepemilikan perusahaan tersebut ya, bagaimana peran sebagai komisaris, kemudian bagaimana juga peran seorang ASH ini yang memiliki saham mayoritas di perusahaan RNB tersebut,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Budi menambahkan, keterangan dari Ashraff sangat dibutuhkan untuk melengkapi kepingan teka-teki dari saksi-saksi lain yang telah diperiksa sebelumnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam skandal konflik kepentingan ini. Ia diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk memenangkan perusahaan yang terafiliasi dengan keluarganya sendiri dalam berbagai proyek di Pemkab Pekalongan.

Baca Juga: KPK Ungkap Ada Pihak yang Ngaku Bisa Kondisikan Kasus Bea Cukai

Atas perbuatannya, Fadia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.