Suara.com - Transisi energi di Indonesia dinilai berpotensi memicu ketimpangan sosial baru jika aspek inklusivitas tidak menjadi perhatian utama. Di tengah proyeksi jutaan lapangan kerja hijau (green jobs), keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas masih tergolong minim.
Studi terbaru menunjukkan, Indonesia berpotensi menciptakan 6,31 hingga 10,19 juta lapangan kerja bersih pada 2060 dari sektor energi terbarukan. Sub-sektor energi surya diperkirakan menyerap 1,86 hingga 4,57 juta tenaga kerja, disusul tenaga air dengan 1,79 hingga 2,36 juta pekerjaan.
Namun, dalam praktiknya, distribusi kesempatan kerja tersebut belum berjalan inklusif. Data yang dipaparkan dalam diseminasi riset Koaksi Indonesia di Jakarta, Rabu (29/4/2026), menunjukkan keterlibatan perempuan di sektor energi terbarukan Indonesia masih di bawah 15 persen.
Lebih jauh, akses bagi penyandang disabilitas bahkan nyaris tidak terlihat. Dari 15 perusahaan yang diteliti, hanya satu perusahaan yang tercatat melibatkan penyandang disabilitas dalam operasionalnya. Selain itu, banyak pekerjaan di sektor ini masih didominasi kontrak jangka pendek tanpa perlindungan sosial yang memadai.
Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia, Azis Kurniawan, menilai kondisi ini menjadi paradoks di tengah narasi transisi energi yang berkeadilan.
“Tanpa tata kelola yang inklusif, jutaan lapangan kerja hanya akan dinikmati segelintir kelompok,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa prinsip Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) harus menjadi bagian utama dalam perencanaan transisi energi, bukan sekadar pelengkap kebijakan.
Sementara itu, Widyaswara Ahli Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Khulaemi, menegaskan pentingnya membuka ruang lebih besar bagi perempuan di sektor teknis energi.
“Tidak semua teknik laki-laki. 30 persen itu kalau bisa perempuan,” tegasnya.
Baca Juga: Tanggapi Kritik Publik, Menteri PPPA Arifah Fauzi Minta Maaf Soal Usul Geser Gerbong Perempuan
Ia menyebut pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis di sektor energi terbarukan yang juga terbuka bagi perempuan.
Bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan sekaligus peluang besar untuk masuk ke sektor energi masa depan. Namun, tanpa kebijakan yang inklusif dan implementasi yang konsisten, transisi energi dikhawatirkan hanya akan mereplikasi ketimpangan lama dalam bentuk baru.
Penulis: Vicka Rumanti
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Jadwal Puasa Sunah Agustus 2026, Lengkap dengan Tanggal dan Bacaan Niatnya
-
Jateng Jadi Basis Pelanggan Terbesar Indosat, Trafik Data Naik 10,4 Persen
-
DFSK E5 Plus Resmi Meluncur di GIIAS 2026 dengan Harga Spesial Mulai Rp479 Juta
-
Karhutla Hanguskan 40 Hektare Lahan di Palangka Raya
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi