-
Australia memperketat keamanan acara publik Yahudi guna mencegah terulangnya serangan teror maut.
-
PM Anthony Albanese mengadopsi 14 rekomendasi reformasi keamanan termasuk percepatan program buyback senjata.
-
Kebijakan ini merespons lonjakan sentimen antisemit global demi menjaga stabilitas kohesi sosial nasional.
Suara.com - Australia resmi memperketat protokol pengamanan seluruh agenda publik komunitas Yahudi demi mencegah terulangnya tragedi berdarah Bondi Beach.
Komisi Kerajaan telah merilis 14 poin rekomendasi awal untuk memperkokoh benteng pertahanan kontra-terorisme di seluruh wilayah Australia.
Dikutip dari Skynews, kebijakan ini muncul sebagai respons cepat atas serangan brutal pada perayaan Hanukkah Desember lalu yang merenggut 15 nyawa.
Pemerintah berkomitmen mengakomodasi langkah strategis ini untuk meredam kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman kekerasan bersenjata yang terorganisir.
Fokus utama terletak pada mitigasi risiko dini melalui koordinasi antarlembaga yang jauh lebih ketat dari sebelumnya.
Perdana Menteri Anthony Albanese memastikan seluruh usulan komisi akan dijalankan sepenuhnya demi stabilitas keamanan nasional.
"Ini sebagaimana yang dibayangkan pemerintah – bahwa tugas pertama Komisi Kerajaan, prioritasnya, adalah melihat elemen keamanan dari isu-isu ini," kata Mr. Albanese.
Laporan setebal 154 halaman tersebut menyarankan perluasan pengamanan yang selama ini hanya fokus pada hari besar keagamaan.
Acara publik Yahudi lainnya kini akan mendapatkan level proteksi yang setara dengan peringatan Rosh Hashanah dan Yom Kippur.
Baca Juga: Peneror Konser Taylor Swift Menyesal, di Apartemennya Ditemukan Bahan Pembuatan Bom
Langkah ini diambil mengingat risiko serangan yang menyasar simbol-simbol identitas komunitas tertentu semakin nyata secara global.
Pemerintah juga sedang mempercepat rencana program pembelian kembali senjata api secara nasional sebagai upaya deeskalasi kekerasan.
Tim kontra-terorisme akan menjalani peninjauan menyeluruh guna memastikan setiap personel siap menghadapi skenario terburuk di lapangan.
Pejabat senior pemerintahan kini diwajibkan terlibat aktif dalam setiap simulasi penanganan teror yang digelar oleh otoritas keamanan.
Meski demikian, laporan interim ini belum menuntut adanya perubahan aturan yang bersifat mendesak dalam waktu dekat.
Upaya ini menjadi jawaban atas tuntutan keluarga korban dan kelompok advokasi yang mendesak adanya reformasi sistem keamanan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Soroti Kasus Little Aresha, Pakar UGM: PerempuanPekerja Berhak atas Fasilitas Daycare Terjangkau
-
Keterlibatan Perempuan di Energi Terbarukan Masih di Bawah 15 Persen, Apa Sebabnya?
-
Gus Ipul Pastikan Bantuan untuk Keluarga Korban Kecelakaan KRL Bekasi
-
Buntut Kasus Kekerasan Daycare Little Aresha, DPR Desak UGM Nonaktifkan Dosen Cahyaningrum Dewojati!
-
Detik-detik Mencekam di Apartemen Mediterania: Alarm Tak Bunyi, Warga Panik
-
China Soroti Arogansi AS di Selat Hormuz, Beijing Minta Washington Akhiri Konflik
-
Rincian Aset Bandar Koko Erwin Senilai Rp15,3 M Disita Polisi: Gudang, Toko dan Deretan Mobil Hiace
-
Dahaga Menahun Berakhir, 295 Rumah di Semanan Kini Nikmati Air Bersih dari Waduk Aseni
-
Angka Putus Sekolah Tinggi, Pramono Buka Opsi Tambah Sekolah Gratis
-
Baleg DPR Dukung UU Pembatasan Uang Tunai, Dinilai Ampuh Tekan Politik Uang