-
Australia memperketat keamanan acara publik Yahudi guna mencegah terulangnya serangan teror maut.
-
PM Anthony Albanese mengadopsi 14 rekomendasi reformasi keamanan termasuk percepatan program buyback senjata.
-
Kebijakan ini merespons lonjakan sentimen antisemit global demi menjaga stabilitas kohesi sosial nasional.
Suara.com - Australia resmi memperketat protokol pengamanan seluruh agenda publik komunitas Yahudi demi mencegah terulangnya tragedi berdarah Bondi Beach.
Komisi Kerajaan telah merilis 14 poin rekomendasi awal untuk memperkokoh benteng pertahanan kontra-terorisme di seluruh wilayah Australia.
Dikutip dari Skynews, kebijakan ini muncul sebagai respons cepat atas serangan brutal pada perayaan Hanukkah Desember lalu yang merenggut 15 nyawa.
Pemerintah berkomitmen mengakomodasi langkah strategis ini untuk meredam kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman kekerasan bersenjata yang terorganisir.
Fokus utama terletak pada mitigasi risiko dini melalui koordinasi antarlembaga yang jauh lebih ketat dari sebelumnya.
Perdana Menteri Anthony Albanese memastikan seluruh usulan komisi akan dijalankan sepenuhnya demi stabilitas keamanan nasional.
"Ini sebagaimana yang dibayangkan pemerintah – bahwa tugas pertama Komisi Kerajaan, prioritasnya, adalah melihat elemen keamanan dari isu-isu ini," kata Mr. Albanese.
Laporan setebal 154 halaman tersebut menyarankan perluasan pengamanan yang selama ini hanya fokus pada hari besar keagamaan.
Acara publik Yahudi lainnya kini akan mendapatkan level proteksi yang setara dengan peringatan Rosh Hashanah dan Yom Kippur.
Baca Juga: Peneror Konser Taylor Swift Menyesal, di Apartemennya Ditemukan Bahan Pembuatan Bom
Langkah ini diambil mengingat risiko serangan yang menyasar simbol-simbol identitas komunitas tertentu semakin nyata secara global.
Pemerintah juga sedang mempercepat rencana program pembelian kembali senjata api secara nasional sebagai upaya deeskalasi kekerasan.
Tim kontra-terorisme akan menjalani peninjauan menyeluruh guna memastikan setiap personel siap menghadapi skenario terburuk di lapangan.
Pejabat senior pemerintahan kini diwajibkan terlibat aktif dalam setiap simulasi penanganan teror yang digelar oleh otoritas keamanan.
Meski demikian, laporan interim ini belum menuntut adanya perubahan aturan yang bersifat mendesak dalam waktu dekat.
Upaya ini menjadi jawaban atas tuntutan keluarga korban dan kelompok advokasi yang mendesak adanya reformasi sistem keamanan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan