-
Australia memperketat keamanan acara publik Yahudi guna mencegah terulangnya serangan teror maut.
-
PM Anthony Albanese mengadopsi 14 rekomendasi reformasi keamanan termasuk percepatan program buyback senjata.
-
Kebijakan ini merespons lonjakan sentimen antisemit global demi menjaga stabilitas kohesi sosial nasional.
Suara.com - Australia resmi memperketat protokol pengamanan seluruh agenda publik komunitas Yahudi demi mencegah terulangnya tragedi berdarah Bondi Beach.
Komisi Kerajaan telah merilis 14 poin rekomendasi awal untuk memperkokoh benteng pertahanan kontra-terorisme di seluruh wilayah Australia.
Dikutip dari Skynews, kebijakan ini muncul sebagai respons cepat atas serangan brutal pada perayaan Hanukkah Desember lalu yang merenggut 15 nyawa.
Pemerintah berkomitmen mengakomodasi langkah strategis ini untuk meredam kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman kekerasan bersenjata yang terorganisir.
Fokus utama terletak pada mitigasi risiko dini melalui koordinasi antarlembaga yang jauh lebih ketat dari sebelumnya.
Perdana Menteri Anthony Albanese memastikan seluruh usulan komisi akan dijalankan sepenuhnya demi stabilitas keamanan nasional.
"Ini sebagaimana yang dibayangkan pemerintah – bahwa tugas pertama Komisi Kerajaan, prioritasnya, adalah melihat elemen keamanan dari isu-isu ini," kata Mr. Albanese.
Laporan setebal 154 halaman tersebut menyarankan perluasan pengamanan yang selama ini hanya fokus pada hari besar keagamaan.
Acara publik Yahudi lainnya kini akan mendapatkan level proteksi yang setara dengan peringatan Rosh Hashanah dan Yom Kippur.
Baca Juga: Peneror Konser Taylor Swift Menyesal, di Apartemennya Ditemukan Bahan Pembuatan Bom
Langkah ini diambil mengingat risiko serangan yang menyasar simbol-simbol identitas komunitas tertentu semakin nyata secara global.
Pemerintah juga sedang mempercepat rencana program pembelian kembali senjata api secara nasional sebagai upaya deeskalasi kekerasan.
Tim kontra-terorisme akan menjalani peninjauan menyeluruh guna memastikan setiap personel siap menghadapi skenario terburuk di lapangan.
Pejabat senior pemerintahan kini diwajibkan terlibat aktif dalam setiap simulasi penanganan teror yang digelar oleh otoritas keamanan.
Meski demikian, laporan interim ini belum menuntut adanya perubahan aturan yang bersifat mendesak dalam waktu dekat.
Upaya ini menjadi jawaban atas tuntutan keluarga korban dan kelompok advokasi yang mendesak adanya reformasi sistem keamanan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara
-
3 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi di Mekkah, Diduga Promosikan Haji Ilegal
-
Anggaran Rp4 T untuk 1.800 Perlintasan Kereta, DPR: Cukup Buat Palang Pintu, Gak Cukup Buat Flyover