Resmi! Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perbaikan Daycare Usai Marak Kekerasan Anak

Suara.com - Pemerintah berencana lakukan perbaikan tata kelola perizinan juga pengoperasian daycare di setiap daerah, usai maraknya kasus kekerasan di taman penitipan anak tersebut.

Rencana itu dibahas dalam rapat tingkat menteri (RTM) oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Tadi kami mengeksplorasi banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Mulai dari standarisasi, perizinan, integrasi program, sistem informasi terpadu, dan lain-lain termasuk pengawasan di lapangan, insentif, dan disinsentif," kata Menko PMK Pratikno usai RTM di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pratikno menyampaikan, dalam rapat tersebut pemerintah juga telah menyepakati langkah konkret berupa pembentukan gugus tugas khusus untuk memperbaiki tata kelola daycare secara menyeluruh.

Tata kelola itu rencananya akan dibuat secepatnya, meski belum ditentukan tenggat waktunya.

"Termasuk pembentukan portal tunggal data terintegrasi ini penting, sebuah framework regulasi yang terintegrasi antar Permen (Peraturan Menteri) yang ada. Jadi tadi sudah kita elaborasi secara detail dan kita akan segera membentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti ini," tuturnya.

Menurut Pratikno, berbagai langkah tersebut telah dibahas secara rinci dalam rapat dan akan segera ditindaklanjuti oleh gugus tugas yang dibentuk.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak.

"Kita wajib untuk memberikan perlindungan kepada anak, memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik mungkin," tuturnya.

Baca Juga: Soroti Kasus Little Aresha, Pakar UGM: PerempuanPekerja Berhak atas Fasilitas Daycare Terjangkau

Lebih lanjut, Pratikno mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak di Indonesia.

Ia juga menyinggung pentingnya standarisasi dalam layanan pendidikan dan kesehatan anak, sebagaimana disampaikan dalam rapat oleh Menteri Kesehatan.