Soal Pendidikan di Era Prabowo, DPR: Ada Perubahan Nyata, Tapi Tantangannya Masih Sangat Berat

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan penilaian terhadap perkembangan sektor pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai telah terjadi perubahan signifikan dalam arah kebijakan pendidikan nasional, meski tantangan yang dihadapi di lapangan tetap besar.

Lalu menyampaikan, apresiasinya atas capaian konkret pemerintah, terutama dalam hal pembenahan sarana dan prasarana sekolah yang mengalami lonjakan drastis.

"Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat," kata Lalu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Legislator dari Fraksi PKB ini menyoroti lonjakan renovasi sekolah yang semula hanya 17.000 unit menjadi 70.000 unit sekolah pada tahun 2026.

Pemerintah bahkan mematok target ambisius agar seluruh sekolah di tanah air tuntas direnovasi dalam dua tahun ke depan.

"Dan pemerintah menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan selesai direnovasi," lanjutnya.

Selain infrastruktur fisik, Lalu juga mencatat adanya transformasi digital melalui pemasangan smart board interaktif, perhatian pada kesejahteraan guru non-ASN, serta peluncuran program Sekolah Rakyat.

Namun, ia menekankan bahwa pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia.

Baca Juga: Kenapa Ki Hajar Dewantara Dijadikan Bapak Pendidikan Indonesia? Ini Sejarah Lengkapnya

"Pada akhirnya, kesimpulan saya adalah bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran, serius dalam membenahi aspek infrastruktur pendidikan, namun kami akan terus mengawal SDM, yakni para guru, berjalan seimbang," ujarnya.

Di balik kemajuan tersebut, wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat II ini memberikan catatan kritis mengenai ketimpangan kualitas pendidikan yang masih terjadi.

Menurutnya, akses pendidikan bermutu belum merata sepenuhnya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menjelaskan bahwa kendala anggaran sering kali muncul bukan karena jumlahnya yang kurang, melainkan karena tingginya biaya logistik dan distribusi tenaga pendidik ke wilayah pelosok.

"Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur," jelasnya.

Ia pun mendesak negara untuk hadir lebih nyata guna memastikan tidak ada kesenjangan kualitas antara siswa di kota besar seperti Jakarta dengan siswa di Papua.