- Kapolri menanggapi rekomendasi tim reformasi terkait kriteria ideal pimpinan Polri dengan masa dinas tersisa dua hingga tiga tahun.
- Pola pembinaan karier tersebut diterapkan untuk memastikan personel di tingkat Polda maupun Mabes Polri memiliki kompetensi yang layak.
- Mekanisme pengangkatan pimpinan Polri tetap mengikuti aturan berlaku melalui kewenangan Kompolnas dan kebijakan akhir dari Bapak Presiden.
Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi rekomendasi tim reformasi Polri terkait kriteria ideal pimpinan Korps Bhayangkara, yakni seorang jenderal bintang tiga yang masih memiliki masa dinas 2–3 tahun sebelum pensiun.
Menurut Sigit, rekomendasi tersebut berkaitan dengan pola pembinaan karier atau career path di lingkungan Polri.
“Secara umum rekomendasi itu untuk career path. Artinya, dari AS SDM khususnya memberikan gambaran terkait calon-calon pimpinan Polri,” kata Sigit usai pembukaan Rakernis Reskrim Polri di Mabes Polri, Kamis (7/5/2026).
Sigit menegaskan, bukan hanya posisi Kapolri yang membutuhkan figur dengan kapasitas dan rekam jejak mumpuni. Jabatan pimpinan di tingkat Polda maupun Mabes Polri juga harus diisi personel yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi yang layak.
“Yang memiliki kemampuan-kemampuan yang tentunya eligible, yang pantas untuk kemudian diberikan ruang dan kesempatan menjadi calon-calon pimpinan, apakah itu di tingkat Polda, apakah itu di tingkat Mabes, ataukah menjadi pimpinan tertinggi Polri,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme penunjukan pimpinan di lingkungan Polri, termasuk Kapolri, telah diatur dalam ketentuan tersendiri sehingga prosesnya harus dipersiapkan secara matang.
“Saya kira terkait dengan syarat pengangkatan Kapolri dan sebagainya itu tentunya ada aturan tersendiri,” jelasnya.
Meski demikian, Sigit menekankan seluruh proses tersebut tetap menjadi bagian penting dalam pembinaan internal Polri.
“Namun yang jelas, itu semua menjadi bagian yang harus kita siapkan dan tentunya itu kewenangan dari Kompolnas untuk mengajukan, dan nanti kebijakannya ada di Bapak Presiden,” imbuhnya.
Baca Juga: Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?
-
PBNU Tetapkan Jadwal Muktamar ke-35 Agustus 2026, NTB hingga Jatim 'Berebut' Jadi Tuan Rumah