Dudung Warning Oknum di Program MBG: Jangan Jual Titip dan Cari Keuntungan

Ia mengatakan banyak kementerian dan lembaga yang terlibat, mulai dari Bappenas, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, hingga Kementerian PAN-RB. Saat ini, juga tengah dirancang usulan keterlibatan Kementerian Keuangan dan BPKP.

"Dan ini, Perpres ini biasanya per satu tahun itu dua kali kita lapor ke Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden, begitu semangatnya membasmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan concern dengan hal-hal seperti ini," kata Dudung.

Terkait rencana sidak mengenai program MBG, Dudung menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pelaksanaan program demi kepentingan pribadi.

"Dan saya akan sampaikan nanti apa yang menjadi temuan nanti di lapangan, sehingga tidak ada pemanfaatan-pemanfaatan yang hanya kemudian dimanfaatkan oleh kelompok perorangan," kata Dudung.

"Banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi saya kalau belum terjun di lapangan saya tidak mau akan menyampaikan apa temuannya. Nanti tunggu nanti saya akan secepatnya saya ke lapangan," tutur Dudung.

Dudung menilai banyak celah atau potensi korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah antisipasi dan pencegahan.

"Banyak celahnya, banyak celahnya," ujar Dudung.

Salah satu potensi korupsi, dikatakan Dudung, terkait dugaan jual beli titik dapur MBG atau SPPG.

"Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik," kata Dudung.

Baca Juga: Wapres Gibran Panggil KSP Dudung, Bahas Persoalan MBG

Bukan hanya soal jual beli titik SPPG, potensi korupsi atau penyelewengan terkait menu makan bergizi gratis juga akan ditelusuri.

"Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan," kata Dudung.

Sementara itu, Agus menekankan bahwa KPK akan ikut melakukan pengawasan dan pencegahan.

"Ya kita dalam posisi ini pencegahan ya. Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governance-nya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan. Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN. Tadi, dan kita menunggu tindak lanjutnya," kata Agus.