- Prabowo mengkritik anomali pertumbuhan ekonomi 5 persen yang justru diikuti peningkatan angka kemiskinan.
- Presiden mengultimatum Menteri Keuangan untuk mencopot pimpinan Bea Cukai jika kinerja tidak membaik.
- Pemerintah mewajibkan seluruh penjualan ekspor sumber daya alam dilakukan melalui BUMN pengekspor tunggal.
Melalui PP terbaru, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor SDA (sawit, batu bara, paduan besi) sepenuhnya dilakukan oleh BUMN.
“Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut,” jelas Prabowo.
5. Larangan Diskriminasi Politik dalam Tender Pemerintah
Presiden menginstruksikan para menteri bersikap adil dan profesional, termasuk kepada pihak berafiliasi PDIP yang saat ini berada di luar koalisi.
"Menteri-menteri minta petunjuk, 'Pak ini bagaimana Pak, ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP'. Tapi apa jawaban saya? Tidak ada masalah, kalau dia menang, dia menang saja, jangan kita lihat latar belakangnya," kata Prabowo.
II. Target Makroekonomi & Prioritas Kesejahteraan RAPBN 2027
Untuk menopang perbaikan struktural di atas, pemerintah mematok sejumlah target fiskal dan ekonomi makro pada RAPBN 2027 demi menjaga stabilitas dan daya beli.
Target Makroekonomi RAPBN 2027:
- Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan mencapai 5,8% – 6,5% sebagai langkah awal menuju 8% pada 2029.
- Defisit APBN: Ditekan ke kisaran 1,80% – 2,40% dari PDB untuk menjaga ruang fiskal tetap stabil.
- Pendapatan Negara: Ditingkatkan menjadi 11,82% – 12,40% dari PDB.
- Inflasi: Dijaga pada level 1,5% – 3,5% untuk melindungi daya beli masyarakat.
- Nilai Tukar Rupiah: Diproyeksikan berada di rentang Rp16.800 – Rp17.500 per Dolar AS.
- Angka Kemiskinan: Ditargetkan turun menjadi 6,0% – 6,5%.
- Pengangguran Terbuka: Ditargetkan turun ke kisaran 4,30% – 4,87%.
- Penciptaan Kerja Formal: Proporsinya ditargetkan meningkat signifikan menjadi 40,81%.
Kutipan Kunci Makroekonomi:
"Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," tutur Prabowo lagi.
Baca Juga: PDIP Balas Pujian Prabowo: Kami Memang Seharusnya di Luar Pemerintah
"Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 (persen dari) PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500," lanjutnya.
Program Kesejahteraan Prioritas: Pemerintah juga berfokus pada tulang punggung ekonomi rakyat melalui rencana pembangunan 5.000 desa nelayan (dilengkapi cold storage, pabrik es, dan SPBU nelayan), serta jaminan sosial bagi lansia.
"Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita," kata Prabowo.
"Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai," tambahnya.
III. Refleksi Sejarah & Kritik Elite
Sebagai penutup pidatonya, Prabowo menyisipkan pesan nasionalisme dan teguran terhadap mentalitas para elite bangsa.
1. Sentilan untuk Elite yang Cemas
Prabowo mengkritik elite nasional yang mudah panik terhadap dinamika ekonomi global.
"Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut kurs dolar, takut BBM tidak cukup, takut ini takut itu, bangsa yang takut, bangsa yang elite-nya takut," ujar Prabowo.
2. Mengingat Sejarah Kelam Kolonialisme
Presiden mengingatkan agar Indonesia tidak mengagumi model ekonomi negara lain yang dibangun di atas penderitaan bangsa lain, mengingat masa lalu kelam bangsa.
"Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing," ungkap Prabowo.
3. Fungsi Fundamental APBN
Presiden menegaskan kembali posisi krusial APBN bagi negara.
"Saya memandang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Remaja Pemilik Akun Geng Motor di Medan Diamankan, Polisi Sita Celurit
-
Melihat Batas Tipis Kebenaran dan Naluri dalam Film Ayah, Aku Mau Cerita!
-
Perbandingan Wuling Binguo EV vs Chery Omoda E5 vs BYD Dolphin: Harga Mirip, Mending Mana?
-
Ulasan Novel Heaven: Potret Kelam Perundungan dan Pencarian Makna Hidup
-
Gorontalo Diprediksi Dilanda Kekeringan Panjang hingga Februari 2027, Kabupaten Ini Paling Rawan
-
PT Bukit Muria Jaya Dukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Pembangunan PLTS
-
Personel TNI dari Tamtama hingga Perwira Kini Bisa Ikut Pendidikan Militer di China
-
Luthfi Tantang Kepala Daerah Jaga APBD: Tak Boleh Ada Satu Rupiah Pun Salah Sasaran
-
BRI Group Perkuat Daya Saing Global dengan Enam Penghargaan di 2026
-
Alumni Unsoed: Usut Suap Saja Tak Cukup, Tata Kelola Kampus Harus Diaudit Total