Bencana Bukan Sekadar Takdir: Bagaimana Pemuka Agama Lintas Iman Menafsir Ulang 'Dosa Ekologis'?

Suara.com - Enam bulan setelah bencana yang melanda Sumatera pada November 2025, warga Nagari Anduriang, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, masih bergantung pada rakit untuk menyeberangi Sungai Batang Anai.

Jembatan yang sebelumnya menjadi akses utama warga terputus akibat bencana dan hingga kini belum dapat digunakan kembali. Sebagai pengganti, warga memanfaatkan rakit sederhana yang dibuat dari kayu dan drum bekas untuk menghubungkan dua sisi sungai.

Setiap hari, rakit tersebut digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar yang berangkat sekolah hingga warga yang hendak bekerja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Enam bulan lalu, banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan luka yang belum sepenuhnya pulih. Ribuan rumah rusak, infrastruktur terputus, dan banyak warga kehilangan tempat tinggal maupun anggota keluarga. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 Mei 2026 mencatat sedikitnya 1.207 orang meninggal dunia dan 137 lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana tersebut berdampak pada 54 kabupaten dan kota di tiga provinsi.

Jejak kerusakan masih terlihat jelas di sejumlah daerah. BNPB mencatat 31.643 rumah mengalami rusak berat, 43.741 rumah rusak sedang, dan 95.186 rumah rusak ringan. Secara keseluruhan, sebanyak 183.751 rumah tercatat rusak atau harus direlokasi karena berada di kawasan rawan bencana.

Namun di tengah situasi tersebut, tidak sedikit narasi yang masih menganggap bencana semata sebagai takdir. Survei Pew Research 2025 tentang sikap terhadap iklim menunjukkan 38 persen responden cenderung mengaitkan fenomena cuaca ekstrem dengan kehendak ilahi dibanding aktivitas manusia seperti eksploitasi alam dan perusakan lingkungan.

Padahal, pada saat yang sama, tekanan terhadap alam justru terus meningkat. Data terbaru Auriga Nusantara dalam laporan Status Deforestasi Indonesia 2025 (STADI 2025) mencatat luas hutan yang hilang mencapai 433.751 hektare sepanjang 2025. Angka tersebut melonjak 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 261.575 hektare, sekaligus menjadi kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Di tengah meningkatnya krisis ekologis itu, pertanyaan tentang relasi manusia dengan alam kembali mengemuka: apakah bencana hanya akan terus dipandang sebagai takdir, atau mulai dilihat sebagai konsekuensi dari cara manusia memperlakukan bumi?

Baca Juga: Dari Dapur hingga Ladang: Bagaimana Krisis Iklim Memengaruhi Kehidupan Perempuan?

Ketika Krisis Ekologis Dipisahkan dari Nilai Keagamaan

Pengurus Pesantren Ekologi Misykatul Anwar, Siti Barokah, melihat masih ada cara pandang di masyarakat yang memisahkan urusan agama dari persoalan duniawi, termasuk soal lingkungan. Akibatnya, menjaga alam belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari praktik keagamaan.

“Jadi hal-hal yang sifatnya duniawi itu sering kali tidak dijadikan bagian dari implementasi agama,” ujar Siti.

Menurutnya, pemahaman mengenai takdir juga kerap disederhanakan. Dalam Islam, kata dia, terdapat takdir yang memang tidak dapat diubah, tetapi ada pula yang berkaitan dengan ikhtiar dan perilaku manusia. Karena itu, ia menilai penting untuk membedakan antara bencana alam dan bencana ekologis.

“Kalau bencana ekologis, itu ada campur tangan manusia di dalamnya,” katanya.

Siti mencontohkan banjir bandang yang semakin sering terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari deforestasi, alih fungsi lahan, hingga berkurangnya kawasan resapan air akibat pembangunan yang tidak terkendali.

Pandangan serupa juga disampaikan Pendeta Widianto Nugroho dari GKJ Joglo, Jakarta Barat. Ia mengatakan bahwa dalam sejarahnya, tafsir keagamaan pernah disalahgunakan untuk membenarkan eksploitasi alam atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Sempat ada kesalahpahaman masa lalu di awal kapitalisme berkembang, bahwa Kekristenan memandang Tuhan memberikan kewenangan bagi manusia untuk menaklukkan alam, dalam arti bebas berbuat apa saja,” ujar Widianto.

Padahal, menurutnya, makna “menaklukkan” dalam ajaran tersebut bukanlah kesewenang-wenangan, melainkan tanggung jawab untuk merawat ciptaan Tuhan.

“Menaklukkan yang dimaksud sebenarnya adalah mewujudkan penatalayanan yang baik terhadap ciptaan Tuhan,” lanjutnya.

Di sisi lain, dari perspektif Katolik, Koordinator Nasional Laudato Si’ Indonesia, Cyprianus Lilik Krismantoro Putro, menilai krisis ekologis saat ini tidak bisa dilepaskan dari pola kerusakan yang berlangsung secara sistematis dan terus diwariskan.

Ia merujuk pada ensiklik Laudato Si’ yang diterbitkan Paus Fransiskus pada 2015 sebagai titik penting perubahan cara pandang gereja terhadap relasi manusia dan alam.

“Kesalahan-kesalahan ekologis itu menjadi dosa struktural yang mewaris di lembaga-lembaga besar, masuk ke dalam perundang-undangan, tapi juga masuk di dalam dosa-dosa domestik,” jelas Lilik.

Menurutnya, cara pandang keagamaan terhadap lingkungan terus berkembang seiring kesadaran bahwa kerusakan bumi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan moral dan spiritual.

Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Siti. Ia menilai ajaran agama sebenarnya telah lama mengingatkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Siti merujuk pada Surah Ar-Rum ayat 41 yang menyebut kerusakan di darat dan laut terjadi akibat ulah tangan manusia.

Karena itu, menurutnya, bencana tidak seharusnya dipahami semata sebagai takdir yang harus diterima begitu saja. Di balik berbagai krisis ekologis yang terjadi, terdapat tanggung jawab manusia untuk menjaga bumi dan hidup lebih selaras dengan alam.

Rahmatan Lil Alamin dan Tanggung Jawab Menjaga Bumi

Dalam Islam, manusia memang diciptakan sebagai khalifah di bumi, artinya manusia diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Karena itu, konsep rahmatan lil alamin seharusnya tidak hanya dimaknai sebatas hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam.

“Jadi tugas kita sebagai hamba itu nggak hanya habluminallah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah. Tapi juga ada habluminannas, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia, dan habluminalalam, bagaimana kita berbuat baik kepada alam,” ujar Siti Barokah.

Menurutnya, ketiga relasi tersebut seharusnya berjalan secara utuh dan saling berkaitan. Amal saleh, kata dia, bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga mencakup tindakan menjaga lingkungan dan merawat kehidupan di sekitar.

“Amal saleh itu segala bentuk kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi nggak hanya soal ibadah kepada Tuhan, tapi juga bagaimana kita berbuat baik kepada manusia dan kepada alam,” katanya.

Karena itu, ia menilai konsep rahmatan lil alamin tidak seharusnya berhenti sebagai slogan keagamaan semata, melainkan menjadi visi hidup yang mendorong manusia untuk hidup lebih selaras dengan alam.

“Alam itu nggak boleh dipandang sebagai objek yang dieksploitasi. Alam harus jadi mitra hidup yang dijaga,” ujarnya.

Siti menambahkan, dalam Islam manusia memiliki tanggung jawab aktif untuk mencegah kerusakan lingkungan, bukan sekadar menerima dampaknya. Ia merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 30 yang menyebut manusia sebagai khalifah di bumi.

“Manusia diberi akal untuk berpikir dan membedakan mana yang baik dan buruk. Karena itu manusia punya tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang ma’ruf, termasuk terhadap alam,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengutip Surah Hud ayat 61 yang menjelaskan tugas manusia untuk memakmurkan bumi. Menurutnya, memakmurkan tidak hanya berarti memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga menjaga, melestarikan, dan memastikan keberlanjutannya.

“Memakmurkan bumi itu artinya mengelola, melestarikan, dan memberdayakan, bukan malah merusak,” kata Siti.

Sejumlah organisasi lintas agama kini mulai mencoba menerjemahkan isu krisis iklim ke dalam bahasa yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Upaya tersebut dilakukan karena istilah-istilah saintifik dalam isu perubahan iklim dinilai kerap sulit dipahami oleh publik luas.

Menerjemahkan Sains lewat Bahasa Rumah Ibadah

Direktur dan Koordinator Nasional GreenFaith Indonesia, Hening Parlan, mengatakan komunikasi mengenai krisis iklim perlu disampaikan melalui pendekatan yang lebih membumi dan dekat dengan nilai keagamaan masyarakat.

Menurutnya, istilah teknis seperti “gigaton emisi”, “kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius”, atau “dekarbonisasi” sering kali terasa jauh bagi masyarakat awam. Karena itu, GreenFaith Indonesia menggunakan pendekatan berbasis nilai agama untuk menjembatani bahasa sains dengan kehidupan sehari-hari umat.

“Kami mengemas komunikasi iklim dengan menggunakan istilah keagamaan seperti ‘sedekah energi’, ‘amanah menjaga bumi’, atau ‘Clean Energy, Clean Heart’ agar masyarakat merasa isu iklim berkaitan langsung dengan iman. Pendekatan berbasis iman ini efektif karena dalam Islam, misalnya, manusia dipandang sebagai khalifah yang memiliki kewajiban menjaga keseimbangan alam,” papar Hening.

Pendekatan serupa juga dilakukan Pendeta Widianto Nugroho dari GKJ Joglo, Jakarta Barat. Dalam memberikan pemahaman kepada jemaat, khususnya generasi tua, ia mencoba mengaitkan perubahan iklim dengan pengalaman sehari-hari yang lebih mudah dikenali.

“Untuk generasi tua, kita perlu strategi edukasi yang berorientasi pada efek nyata sehari-hari. Saya biasanya mengajak mereka bernostalgia tentang pelajaran SD dulu dengan pertanyaan sederhana: apakah siklus musim hujan di bulan-bulan berakhiran ‘ber’ yang kita pelajari waktu SD dulu masih berlaku sekarang? Dulu, bulan berakhiran ‘ber’ selalu identik dengan musim hujan. Nah, dari sana mereka baru tersadar,” ujar Widianto.

Sementara itu, Pendeta Lukas mengatakan gereja-gereja berbasis kultural juga menggunakan pendekatan budaya lokal untuk menjelaskan isu lingkungan kepada jemaat. Menurutnya, konsep kosmologi Jawa menjadi salah satu cara untuk membantu masyarakat memahami hubungan manusia dengan alam.

“Kami menggunakan pendekatan budaya yang sangat kental melalui filosofi jagad gedhe (makrokosmos) dan jagad cilik (mikrokosmos). Manusia adalah jagad cilik yang hidup di dalam jagad gedhe, sehingga kesadaran ini memudahkan jemaat memahami di mana posisi dan tanggung jawab mereka saat ini terhadap alam,” terang Pendeta Lukas.

Koordinator Nasional Laudato Si’ Indonesia, Cyprianus Lilik Krismantoro Putro, juga menilai pendekatan ekologis terhadap anak-anak perlu dilakukan dengan metode yang sederhana dan dekat dengan keseharian mereka.

“Ketika berhadapan dengan isu anak-anak, pendekatan terbaik adalah membangun keintiman dan persahabatan mereka dengan alam. Kemampuan mereka baru sampai di tahap itu, sehingga mengajak mereka sering jalan-jalan ke alam terbuka atau merawat binatang piaraan sudah menjadi fondasi spiritual yang kuat,” jelas Lilik.

Kolaborasi Lintas Agama Hadapi Krisis Iklim

Hening Parlan menilai keterbukaan komunitas agama di Indonesia dalam membahas krisis iklim mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sejumlah organisasi keagamaan kini mulai melihat isu lingkungan sebagai bagian dari persoalan moral dan kemanusiaan.

Ia mencontohkan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang mulai aktif membicarakan krisis iklim dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan masa depan masyarakat.

Selain itu, GreenFaith Indonesia juga telah melatih ratusan anak muda lintas agama untuk memahami isu keadilan iklim dan transisi energi berkeadilan.

“Ini menunjukkan bahwa isu iklim mulai dipahami bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal keadilan sosial, kesehatan, dan masa depan generasi berikutnya,” ujar Hening.

Menurutnya, agar semakin banyak komunitas berbasis agama terlibat dalam isu krisis iklim, diperlukan pendekatan yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Ia menilai edukasi berbasis iman, pelibatan tokoh agama, serta penguatan gerakan anak muda lintas agama menjadi langkah penting untuk memperluas kesadaran publik.

Selain itu, isu perubahan iklim juga perlu dikaitkan dengan persoalan yang dirasakan langsung masyarakat, seperti banjir, kesehatan, pangan, dan kemiskinan.

“Kolaborasi lintas agama juga penting untuk membangun solidaritas bersama dalam menghadapi krisis iklim,” kata Hening.

Penulis: Vicka Rumanti