-
Perebutan wilayah produksi kokain di Guaviare Kolombia memicu bentrokan yang menewaskan 52 milisi.
-
Konflik melibatkan dua faksi pecahan FARC yang menolak perjanjian damai tahun 2016.
-
Perang internal Kolombia selama enam dekade ditopang oleh bisnis narkoba dan tambang ilegal.
Suara.com - Pertempuran sengit antardua kelompok bersenjata yang berebut jalur perdagangan kokain di tenggara Kolombia menewaskan sedikitnya 52 milisi.
Insiden berdarah ini meletus di kawasan hutan pedalaman Departemen Guaviare, tepatnya di sekitar wilayah Barranco Colorado.
Dikutip dari Guardians, Jumat (29/5/2026) pagi, kawasan terisolasi tersebut dikenal sebagai pusat produksi narkotika strategis yang memicu konflik horizontal sesama faksi pembangkang.
Informasi mengenai puluhan korban jiwa ini dirilis langsung oleh salah satu faksi Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) yang terlibat bentrok.
Pemerintah setempat melalui Menteri Pertahanan Pedro Sánchez membenarkan adanya pertempuran brutal di wilayah tersebut.
Melalui media sosial, militer dan Menhan mengonfirmasi kejadian tersebut namun belum merinci total korban jiwa secara resmi.
Pasukan bersenjata pemerintah segera dikirim ke titik konflik demi mengamankan warga sipil yang terjebak di sekitar hutan.
Hingga saat ini, pihak Reuters menyatakan belum bisa memverifikasi jumlah 52 kematian tersebut secara independen.
Konflik bersenjata ini melibatkan kelompok pembangkang pimpinan Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco melawan faksi Alexander Díaz Mendoza alias Calarcá Córdoba.
Baca Juga: Ngerinya Pilpres di Negara Ini! Dua Staf Kampanye Capres Tewas Ditembak
Kedua pemimpin tersebut merupakan loyalis masa lalu yang menolak perjanjian damai historis Kolombia pada tahun 2016.
Perjanjian satu dekade lalu itu sebenarnya telah berhasil membuat sekitar 13.000 anggota FARC meletakkan senjata mereka.
Saat ini, faksi pimpinan Díaz Mendoza sedang berada dalam penjajakan dialog damai dengan pemerintahan Presiden Gustavo Petro.
Sebaliknya, kelompok pimpinan Vera justru terlibat konfrontasi terbuka dengan otoritas negara setelah gencatan senjata bilateral dibatalkan pemerintah pada 2024.
Sebelumnya, Staf Umum Pusat selaku payung terbesar faksi pembangkang FARC sempat mengumumkan penghentian operasi militer nasional.
Moratorium serangan terhadap aparat keamanan negara tersebut dijadwalkan berlangsung dari tanggal 20 Mei hingga 10 June.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
Kiamat Rumah Tapak? Orang Indonesia di Masa Depan Harus Hidup Vertikal
-
Komisi X Bakal Minta Penjelasan Pemerintah Soal Kebijakan Prabowo Wajib Bahasa Prancis di Sekolah
-
Bantah Komnas HAM, Kemen HAM: Revisi UU Justru Perkuat Posisi Lembaga Pengawas
-
Amerika Larang Warganya yang Terjangkit Ebola Pulang, Dibiarkan di Kenya Karena Takut Menyebar
-
Di Balik Amblesnya Jalan Lenteng Agung, Ada Rongga Tersembunyi yang Sudah Mengintai
-
Panas! Kementerian HAM Balik Tuding Komnas HAM Mangkir dari Rapat Pembahasan Revisi UU
-
Jalan Amblas di Lenteng Agung: Satu Pengendara Terjeblos, Kemacetan Masih Mengular
-
Mengapa Arab Saudi Tidak Mendukung Iran?
-
Pejabat hingga Presiden Harus Ingat! Kurban dari Anggaran Negara Tak Bisa Gantikan Kewajiban Pribadi
-
Prabowo Intens ke Luar Negeri, Pengamat HI: Ada Ambisi Personal Jadi Pemimpin Dunia