TNI Jadi Petani Hingga Urus Koperasi, Remiliterisme Era Prabowo-Gibran Disorot

Suara.com - Akademisi sosial-politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai munculnya remiliterisme pada era pemerintahan saat ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Ubedilah dalam diskusi publik bertajuk “Remiliterisme dan Masa Depan Demokrasi Indonesia: Mendedah Reformasi Sektor Pertahanan, Supremasi Sipil, dan Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia” yang digelar di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Dalam pemaparannya, Ubedilah menjelaskan sedikitnya terdapat sejumlah faktor yang membuat fenomena remiliterisme saat ini dinilai jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya.

Menurut dia, remiliterisme merupakan fenomena sosial-politik yang ditandai dengan kembalinya militer ke ruang-ruang sipil yang seharusnya dijalankan secara demokratis.

“Militerisme artinya kebangkitan atau kembalinya militer di ruang-ruang sipil. Itu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM,” ujar Ubedilah.

Ia menilai menguatnya kecenderungan militeristik saat ini tidak bisa dilepaskan dari genealogi politik dan latar sosial kekuasaan yang sedang berlangsung.

Menggunakan pendekatan critical discourse analysis, Ubedilah mengatakan cara pandang kekuasaan hari ini dipengaruhi oleh jejaring sosial-politik yang dekat dengan kultur Orde Baru.

“Kognisi sosial Presiden dipengaruhi oleh unsur ayahnya, mertuanya. Faktor itu punya pengaruh besar terhadap pembentukan cara pandang kekuasaan hari ini,” katanya.

Menurut dia, terdapat imajinasi politik masa lalu yang masih hidup di dalam struktur elite kekuasaan saat ini, khususnya romantisme terhadap era Orde Baru yang militeristik.

Baca Juga: Dulu Diminta Balik ke Barak, Ray Rangkuti Kritik TNI Kini 'Kepung' Ranah Sipil

“Imajinasi sosiologis-politiknya masih membawa bayangan masa lalu. Ada romantisme terhadap masa Orde Baru yang dianggap indah secara subjektif,” ujar Ubedilah.

Ia menilai kondisi tersebut kemudian melahirkan kecenderungan untuk kembali melibatkan militer secara luas dalam kehidupan sipil dan tata kelola negara.

“Remiliterisme itu lahir karena ada kognisi sosial tentang masa lalu yang ditafsirkan secara subjektif oleh elite kekuasaan,” katanya.

Soroti Pelanggaran HAM dan Ruang Dialog

Ubedilah lantas menyoroti menguatnya remiliterisme yang menurut dia terjadi bersamaan dengan belum tuntasnya persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai kemunduran serius bagi perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.