News / Nasional
Rabu, 03 Juni 2026 | 22:45 WIB
Menteri Imipas Agus Andrianto. (ANTARA/Dian Hadiyatna)
Baca 10 detik
  • Menteri Imipas Agus Andrianto meminta Silmy Karim kooperatif terhadap proses hukum KPK terkait dugaan korupsi izin tinggal WNA.
  • KPK sedang mencari Silmy Karim atas dugaan keterlibatan korupsi saat menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024 pada Rabu (3/6/2026).
  • Operasi tangkap tangan KPK di Jakarta Barat telah mengamankan 17 orang serta berbagai barang bukti aset berharga.

Suara.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyarankan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim untuk bersikap akomodatif terhadap proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, KPK diketahui sedang mencari keberadaan Silmy Karim dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

"Saran saya akomodatif," kata Agus kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, setiap proses hukum yang berjalan harus didukung dan semua pihak perlu bersikap akomodatif terhadap langkah yang tengah dilakukan KPK.

"Proses hukum berjalan wajib kita support dan saya minta untuk semua akomodatif mendukung proses yanng berjalan," ujar Agus.

Di sisi lain, KPK menjelaskan Silmy Karim diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi periode 2023-2024.

“Dirjen Imigrasi 2023-2024,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Meski begitu, KPK saat ini masih melakukan pencarian terhadap Silmy. Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap Silmy diperlukan untuk mengetahui lebih rinci mengenai keterlibatannya dalam perkara ini.

“Oleh karena itu, kami juga mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif ya, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini,” ujar Budi.

Baca Juga: KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. (Foto dok. Ditjen Imigrasi)

Pencarian terhadap Silmy masih berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan 17 orang dalam operasi senyap ini. Delapan orang di antaranya merupakan penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan sembilan lainnya berasal dari pihak swasta.

Budi mengatakan operasi senyap ini turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kendaraan roda dua dan roda empat hingga uang tunai.

“Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas,” ungkap Budi.

Saat ini, lanjut dia, tim masih bergerak di lapangan. Mereka mendatangi wilayah Bali dan Jawa Barat.

“Ini kan masih terkait dengan proses keimigrasian, ya. Kan ada di beberapa titik, ya, biasanya proses-proses itu,” tandas Budi.

Load More