News / Nasional
Kamis, 11 Juni 2026 | 15:08 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam. (Tangkapan Layar)
Baca 10 detik
  • Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengkritik pemerintah yang menaikkan harga BBM non-subsidi secara mendadak pada Rabu (10/6).
  • Kebijakan kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa sosialisasi memadai serta tanpa koordinasi atau diskusi bersama pihak DPR.
  • Mufti mendesak pemerintah dan Pertamina menjelaskan alasan kenaikan harga demi menjaga transparansi serta melindungi daya beli masyarakat.

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR bidang energi dari Fraksi PDIP, Mufti Anam mengkritik keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM non-subsidi per Rabu (10/6).

Mufti bukan hanya mempersoalkan kenaikan itu karena diambil di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, namun juga karena tidak disampaikan dengan cara yang baik.

Dia menyebut kenaikan itu diumumkan secara tiba-tiba tanpa sosialiasi yang memadai.

"Kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi secara tiba-tiba, tanpa sosialisasi yang memadai, tanpa penjelasan yang utuh kepada masyarakat," kata Mufti dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Bahkan, Komisi VI DPR selaku mitra pemerintah di sektor energi juga tak pernah mendapatkan informasi apapun sebelumnya.

Padahal, kata Mufti, pola tersebut telah berulang kali pihaknya kritisi.

"DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pun tidak pernah mendapatkan informasi maupun diajak berdiskusi sebelumnya," kata dia.

Menurut Mufti, BBM bagi masyarakat bukan sekadar komoditas.

BBM adalah instrumen yang berpengaruh langsung pada biaya transportasi, usaha, distribusi, hingga harga kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM Nonsubsidi Sulit Ubah Keputusan Pemerintah

Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan BBM mestinya dilakukan dengan transparan, hati-hati, dan penuh empati terhadap kondisi rakyat.x`

Mufti pun mendesak pemerintah dan Pertamina menjelaskan secara terbuka kepada publik alasan dibalik kenaikan tersebut.

Termasuk langkah yang disiapkan untuk melindungi masyarakat dari dampak lanjutan yang mungkin timbul.

"Yang membuat masyarakat kecewa sering kali bukan hanya karena harga naik, tetapi karena mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak diberikan penjelasan yang memadai. Tiba-tiba harga berubah, sementara daya beli masih tertekan dan lapangan usaha masih menghadapi berbagai tantangan," katanya.

Load More