Prabowo dan Strategi Merangkul Tokoh Buruh

Suara.com - Selama bertahun-tahun, nama-nama seperti Said Iqbal, Jumhur Hidayat, dan Andi Gani Nena Wea lebih sering terlihat di atas mobil komando ketimbang di lingkungan Istana Negara.

Mereka menjadi wajah berbagai aksi buruh, menyuarakan tuntutan soal upah, PHK, hingga perlindungan pekerja.

Kini situasinya berubah.

Satu per satu tokoh buruh mulai mendekat ke pusat kekuasaan.

Terbaru, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal datang ke Istana Negara pada Senin (8/6/2026) dengan setelan jas dan dasi biru. Bukan untuk memimpin demonstrasi, melainkan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

"Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan," kata Said mengungkap alasan menerima tawaran jabatan tersebut.

Beberapa pekan sebelumnya, kolega seperjuangannya, Jumhur Hidayat, lebih dulu mendapat tempat di kabinet. Empat hari menjelang peringatan May Day 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Daftar itu sebenarnya bisa saja bertambah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkap dirinya juga sempat ditawari posisi di pemerintahan melalui Dewan Buruh. Namun, ia memilih mengambil jalan berbeda.

Baca Juga: Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!

"Saya memilih untuk tetap menjadi Presiden Buruh," ujar Andi Gani.

Masuknya Jumhur dan Said, serta tawaran kepada Andi Gani, menunjukkan bahwa perekrutan tokoh buruh bukan sekadar kebetulan.

Dalam waktu berdekatan, pemerintah tampak sengaja membuka pintu Istana bagi para pemimpin serikat pekerja yang selama ini dikenal vokal mengkritik kebijakan negara.

Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang dibangun Prabowo? Apakah ini bentuk keberpihakan kepada buruh atau strategi politik untuk merangkul kelompok yang memiliki daya mobilisasi besar?

Buruh, Basis Massa yang Sulit Diabaikan

Bagi pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga, langkah Prabowo sejalan dengan karakter politiknya yang cenderung merangkul sebanyak mungkin kekuatan sosial dan politik.

Dalam konteks itu, buruh memiliki nilai strategis. Selain jumlahnya besar, serikat pekerja juga memiliki jaringan organisasi yang kuat hingga ke daerah serta kemampuan mobilisasi massa yang sudah teruji.

Masuknya Jumhur dan Said, menurut Jamiluddin, merupakan bagian dari pendekatan politik tersebut.

"Dengan politik akomodatif, Prabowo berharap buruh tidak berseberangan dengannya. Prabowo justru berharap buruh akan sejalan dengan garis politiknya," kata Jamiluddin kepada Suara.com.

Menurut dia, merangkul kelompok-kelompok dengan basis massa besar juga menjadi cara menjaga stabilitas politik.

"Jadi elemen bangsa yang memiliki basis massa kuat akan dirangkul. Tujuannya agar stabilitas politik nasional terjaga," ujarnya.

Penjelasan itu sejalan dengan alasan yang disampaikan pemerintah saat menunjuk Said Iqbal.

Istana menyebut kehadiran tokoh buruh di lingkar presiden diperlukan agar aspirasi pekerja bisa tersampaikan langsung dan tidak tersendat di birokrasi.

Namun di titik inilah perdebatan mulai muncul.

Apakah masuknya tokoh buruh ke pemerintahan akan memperkuat suara pekerja? Ataukah justru membuat gerakan buruh kehilangan sebagian daya kritisnya?

Bagi sebagian kalangan, kehadiran tokoh buruh di dalam pemerintahan, mungkin bisa jadi jembatan antara negara dan pekerja. Aspirasi yang selama ini disampaikan melalui demonstrasi berpotensi masuk langsung ke ruang pengambilan keputusan.

Namun tidak semua pihak melihatnya demikian.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP AGRA), Saiful Wathoni, justru menilai langkah tersebut lebih dekat dengan upaya kooptasi dibandingkan perluasan ruang partisipasi.

"Kami sangat menyayangkan karena langkah presiden tersebut lebih tampak sebagai upaya kooptasi gerakan buruh daripada upaya untuk memberikan ruang lebih dekat untuk mendengarkan langsung tuntuan buruh," kata Wathoni kepada Suara.com.

Menurut dia, pemerintah sedang menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi memicu ketidakpuasan publik, mulai dari tekanan ekonomi, gelombang PHK, persoalan agraria, hingga kondisi pekerja yang dinilai belum membaik.

Dalam situasi seperti itu, kata Wathoni, merangkul tokoh-tokoh gerakan menjadi cara untuk meredam potensi tekanan sosial yang lebih luas.

"Dengan harapan setidaknya ketika itu dilakukan maka tidak akan ada gerakan rakyat yang meluas akibat situasi-situasi ini utamanya di kota-kota sehingga yang tampak berjuang di perkotaan sisanya hanya gerakan-gerakan mahasiswa yang secara jumlah jauh di bawah jumlah buruh tentunya," tuturnya.

Wathoni bahkan menilai gerakan rakyat tidak akan berhenti hanya karena sebagian pemimpinnya mendapat posisi di pemerintahan.

"Hentikan program MBG dan KDMP yang hanya menghamburkan anggaran negara, turunkan harga BBM. Sebab sesungguhnya gerakan rakyat akan terus tumbuh akibat kebijakan yang buruk, dan gerakan rakyat akan padam dengan kebijakan yang baik bukan karena pimpinan gerakan yang dapat korsi jabatan," tegasnya

Bisakah Tetap Kritis dari Dalam?

Perdebatan lain muncul ketika Said Iqbal menyatakan dirinya ingin memperjuangkan kepentingan buruh dari dalam pemerintahan.

Bagi Wathoni, argumen tersebut bukan hal baru. Dalam sejarah politik Indonesia, banyak aktivis yang memilih masuk ke lingkar kekuasaan dengan alasan serupa.

Masalahnya, tidak semua berhasil menghadirkan perubahan yang dijanjikan.

"Semoga saja yang mereka sampaikan benar bisa menghadirkan kebijakan yang lebih baik bagi buruh dan rakyat pada umumnya. Meski harapan itu sangat tipis melihat dari pengalaman-pengalaman terdahulu dari aktivis-aktivis yang lain," tutur Wathoni.

Ia juga mengingatkan bahwa kedekatan elite buruh dengan pemerintah sebenarnya sudah terlihat dalam dua peringatan Hari Buruh di era Prabowo. Namun, berbagai tuntutan utama pekerja, termasuk soal Omnibus Law Cipta Kerja, dinilainya belum mendapat respons yang memadai.

"Sebelum menjabat saja mereka sudah berhasil dimobilisasi untuk peringatan hari buruh dibawah ketiak presiden secara langsung. Apalagi sekarang sudah berada dalam kekuasaan," beber Wathoni.

Keraguan serupa datang dari Koordinator Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos.

Menurut Nining, efektivitas posisi Said Iqbal baru bisa diukur dari kemampuannya memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

"Apakah iya bisa independen dan intervensi untuk mempengaruhi presiden dalam melahirkan berbagai regulasi, kebijakan-kebijakan yang meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, keadilan, ruang kebebasan berdemokrasi, menghentikan PHK, penegakan hukum, dan lain-lain," ujar Nining kepada Suara.com.

"Kan harus dilihat seberapa kuat peran dan manfaatnya ketika masuk dalam jajaran Istana. Kan tentu sedikit berbeda," imbuhnya,

Pada akhirnya, masuknya Jumhur Hidayat dan Said Iqbal ke lingkar kekuasaan membuka babak baru hubungan pemerintah dan gerakan buruh. Bagi Prabowo, ini bisa dibaca sebagai upaya merangkul kelompok strategis yang selama ini berada di luar pagar kekuasaan.

Namun bagi publik, pertanyaan terpenting bukanlah berapa banyak tokoh buruh yang duduk di Istana.

Yang lebih penting adalah apakah kedekatan itu benar-benar menghasilkan perubahan bagi pekerja: upah yang lebih layak, PHK yang lebih terkendali, perlindungan yang lebih kuat, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Sebab jika tidak, kursi di lingkar kekuasaan justru bisa berubah menjadi ujian terbesar bagi para pemimpin buruh yang selama ini dikenal sebagai suara perlawanan.