- KPK mendalami dugaan aliran uang suap Bupati Muara Enim kepada pimpinan BPK dalam kasus pengondisian hasil audit.
- Tersangka Titin Rita Lestari mengaku tidak menerima uang suap dan menyebut dana tersebut diterima atasan berjenjang.
- Penyidik KPK akan mengonfirmasi keterangan tersangka tersebut dengan mencocokkan dokumen dan bukti yang telah berhasil diamankan.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan aliran uang suap kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus dugaan suap terkait hasil audit di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.
Pendalaman tersebut dilakukan setelah salah satu tersangka, Titin Rita Lestari (TTN), menyebut dirinya tidak menerima uang suap dan mengklaim dana tersebut diterima oleh atasannya.
Titin yang merupakan Ketua Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan menyampaikan hal itu saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026), dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan terborgol.
"Saya hanya melaksanakan. (Yang terima uang) pimpinan saya berjenjang," ujar Titin saat ditanya mengenai pihak yang diduga menerima suap dari Bupati Muara Enim Edison.
Menanggapi pernyataan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa penyidik akan menelusuri lebih lanjut keterangan Titin melalui proses penyidikan.
Menurut Taufik, KPK akan mengonfirmasi dasar dari pernyataan tersebut serta mencocokkannya dengan barang bukti yang telah diamankan.
"Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik, baik dokumen elektronik ataupun nanti akan ada dokumen-dokumen susulan," kata Taufik.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni:
- Augusz Dewanggara alias Angga (AGG), pihak swasta;
- Titin Rita Lestari (TTN), ASN sekaligus Pengendali Teknis BPK;
- Edison (EDS), Bupati Muara Enim;
- Cory Erin Hardi (CRH), marketing PT Millennium Solusi Abadi;
- Fika (FK), Direktur PT Millennium Solusi Abadi.
KPK masih terus mendalami peran masing-masing pihak, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain dalam kasus dugaan suap terkait pengondisian hasil audit BPK tersebut.
Baca Juga: Bupati Muara Enim Diduga Perintahkan Anak Buah Suap BPK demi Ubah Hasil Audit
Berita Terkait
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Honda Vario 160 Teranyar Dikabarkan Meluncur Akhir Bulan Ini, Tampang Lebih Agresif
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Dolar Menguat, Menkes Bakal Panggil Industri Farmasi yang Naikkan Harga Obat di Atas Ketentuan
-
Buru Nama Besar! Kejagung Fokus Bedah 'Nyanyian' Sony Sanjaya di Korupsi MBG
-
Dorong Kesadaran Lingkungan, DPRD DKI Gencarkan Sosialisasi Pemilahan Sampah dari Sumber
-
Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Kerja & Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut
-
Kenaikan Pertamax Wajib Diiringi Perbaikan Layanan dan Mutu!
-
Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh Belum Turun ke Jalan Meski Harga Pertamax Melonjak
-
Harga Pertamax Naik, Buruh Khawatir Kuota Pertalite Tak Mampu Menampung Lonjakan Pengguna
-
Mendagri Tegaskan Komitmen Dukung Program Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja 2027
-
Selat Hormuz Memanas: Asuransi Tolak Jamin Kapal RI, Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Energi
-
Said Iqbal Ungkap Prabowo Minta Permenaker Outsourcing Direvisi, Mau Dihapus?