- Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang menunjuk Agustina Arumsari sebagai juru bicara resmi lembaga tersebut pada Senin (15/6/2026).
- Penunjukan juru bicara dilakukan di Gedung DPR RI sebagai tindak lanjut saran anggota Komisi IX saat rapat kerja.
- Rapat tertutup tersebut membahas pagu anggaran tahun 2027 yang masih merupakan draf warisan kepemimpinan lama di Badan Gizi Nasional.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memberikan penjelasan terkait alasan pelaksanaan rapat kerja antara Komisi IX dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar secara tertutup.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk menjaga akurasi informasi terkait anggaran yang sedang dibahas.
Charles menjelaskan, bahwa secara prosedural, pembahasan mengenai anggaran di Komisi IX DPR RI memang lazimnya dilakukan dalam pertemuan tertutup.
Namun, khusus untuk rapat kali ini, terdapat alasan substansial di balik kerahasiaan tersebut.
"Rapat di Komisi IX memang selama ini dilakukan tertutup ketika membahas anggaran. Tadi kita juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan, dan akhirnya kita putuskan untuk tertutup," ujar Charles disela-sela Rapat Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Lebih lanjut, Charles mengungkapkan bahwa pagu anggaran indikatif tahun 2027 yang disajikan dalam rapat tersebut belum mencerminkan rencana kerja yang akan dijalankan oleh manajemen BGN saat ini.
Hal ini dikarenakan draf anggaran tersebut merupakan warisan dari pengurus atau kepemimpinan yang lama.
"Salah satu alasannya adalah karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan. Pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama," jelasnya.
Saat ini, pihak Badan Gizi Nasional disebut tengah memerlukan waktu tambahan untuk menyusun ulang program-program strategis yang akan dieksekusi pada tahun 2027, termasuk melakukan verifikasi terhadap jumlah penerima manfaat.
Baca Juga: DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran dengan BGN, Ada Apa?
Berita Terkait
-
DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran dengan BGN, Ada Apa?
-
Ada Apa? Rapat Perdana Anggaran BGN di DPR Mendadak Digelar Tertutup
-
Tak Perlu Dapur Baru! DPR: Libatkan Kantin untuk Makan Gratis Sudah Kami Sarankan Lama
-
Kejar Aliran Uang Dadan Cs! Kejagung akan Terapkan Pasal TTPU di Kasus Korupsi MBG
-
Pemerintah Dinilai Setengah Hati Benahi MBG, Pakar UGM Usul Bentuk Dewan Pengawas Independen
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Mengapa Keterlibatan Komcad di Pengamanan Demo Mahasiswa Jadi Alarm Demokrasi?
-
Alasan Efisiensi, BGN Mau Hapus MBG Untuk Siswa SMA
-
Resmikan 8 MPP Baru, Menteri Rini: Masyarakat Membutuhkan Layanan yang Mudah dan Terintegrasi
-
Fisipol Menolak Bungkam, Mahasiswa UGM 'Hukum' Penguasa di Halaman Kampus
-
Bukan Gas Alam, Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik 126 Teror Api Sleman
-
Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot
-
BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri
-
Open House SRMP 2 Medan, Gus Ipul Ajak Masyarakat Lihat Gambaran Utuh Sekolah Rakyat
-
Mana yang Turun Duluan? Banner Demo Mahasiswa di DPR Sindir Kenaikan BBM hingga Jabatan Prabowo
-
Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Fitri Assiddikki di Kasus CSR BI-OJK