Aksi di DPR, PB HMI MPO Angkat Patung Jelangkung dan Serukan 'Pembebasan Nasional'

Suara.com - Spanduk bertuliskan "Menuju Pembebasan Nasional" membentang dalam iringan barisan massa Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO).

Selain spanduk, massa aksi juga mengangkat patung jelangkung yang terbuat dari bola plastik berwarna merah dan kain hitam.

Massa aksi menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat petang (19/6/2026).

Ketua Umum Badko HMI Badan Koordinasi (BADKO) DKI Jakarta–Jawa Barat, Khoirull Ulum, mengatakan massa membawa patung jelangkung sebagai simbol pencarian sosok di pemerintahan yang dinilai telah mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia.

"Mereka telah merusak kesejahteraan masyarakat Indonesia," teriak Khoirull dari mobil komando sambil menunjukkan Gedung DPR/MPR RI.

Menurut pantauan Suara.com, massa tiba di Jalan Gatot Subroto, Senayan, sekitar pukul 15.10 WIB. Sebelumnya, mereka bergerak dari depan Gedung TVRI Senayan.

Massa aksi tampak berjalan kaki diiringi mobil komando yang berada di tengah barisan.

Aksi ini dilantangkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang semakin membebani rakyat.

Mereka menuntut berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan harus dievaluasi secara serius demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan nasional.

Baca Juga: Geruduk DPR, Mahasiswa Desak Evaluasi Program MBG dan Kebijakan Anggaran

Tuntutan massa aksi dari PB HMI MPO adalah:

1. Menuntut evaluasi Program MBG dan KDMP yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas, transparansi, serta dampaknya terhadap masyarakat.
2. Menolak pemborosan anggaran negara dan mendesak pemerintah untuk mengutamakan pengelolaan keuangan negara yang efisien, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
3. Menyejahterakan guru honorer melalui kebijakan yang menjamin kepastian status, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak tenaga pendidik.
4. Menstabilkan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah semakin beratnya beban ekonomi rakyat.
5. Menegakkan supremasi sipil sebagai prinsip fundamental demokrasi dan negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Reporter: Cornelius Juan Prawira