Korupsi Seragam Sekolah di Langkat, Pengamat: Bebani Orang Tua di Tengah Biaya Pendidikan Mahal

Suara.com - Dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah yang menyeret Bupati Langkat Syah Afandin menuai kecaman keras dari kalangan pengamat pendidikan. Praktik tersebut dinilai memperparah beban orang tua siswa di tengah biaya pendidikan yang terus meningkat.

Pengamat pendidikan Satriawan Salim menegaskan, korupsi di sektor pendidikan, khususnya pengadaan seragam, sangat merugikan masyarakat. Ia menyebut, praktik ini mencederai tujuan utama pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter dan integritas.

“Kami sebagai organisasi pendidikan dan guru sangat mengecam peristiwa korupsi seragam sekolah. Ini jelas merugikan orang tua murid di tengah biaya pendidikan yang masih mahal, baik di tingkat dasar maupun menengah,” ujar Satriawan, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, kasus ini kembali membuktikan bahwa sektor pendidikan masih menjadi sasaran empuk praktik korupsi. Bahkan, pengadaan kebutuhan dasar siswa seperti seragam pun tidak luput dari penyimpangan.

“Ketika pengadaan seragam dikorupsi, tentu ada dampaknya. Yang menikmati justru kepala daerah yang mengambil celah dari proyek tersebut,” katanya.

Satriawan menilai, lemahnya pengawasan menjadi faktor utama maraknya korupsi di dunia pendidikan. Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek pendidikan.

“KPK, Kejagung, dan kepolisian harus betul-betul mengawasi secara melekat. Jangan takut, orang tua murid juga harus berani melaporkan jika menemukan penyimpangan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, praktik korupsi di pendidikan dapat merusak nilai-nilai dasar yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menghilangkan arah dan teladan dalam dunia pendidikan.

“Kalau di dunia pendidikan sudah terjadi korupsi, bagaimana kita membangun karakter, integritas, dan kejujuran? Kita bisa kehilangan kompas dan teladan,” ujarnya.

Satriawan pun mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas dalam mengusut kasus tersebut. Ia berharap penindakan yang kuat dapat memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan guru.

“Kami mendesak aparat penegak hukum tegas menindak kasus ini agar anggaran pendidikan yang besar benar-benar memenuhi hak-hak murid dan meningkatkan mutu pembelajaran,” pungkasnya.