Sebut Prabowo Perlu Membumi! Aliansi Perempuan Soroti Kerusakan Republik dan Konflik Papua

Suara.com - Aliansi Perempuan Indonesia (API) menyebut Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas segala kejahatan kemanusiaan, terkhusus perempuan dalam konflik keberlanjutan di Papua.

Perwakilan dari API, Mutiara Ika, menjelaskan kalau Prabowo memiliki wewenang tertinggi untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Ia khawatir pendekatan militeristik yang kerap digunakan Prabowo dalam menangani Papua, dapat mengancam kualitas demokrasi.

"Penamabahan pasukan dan segala macemnya mengancam demokrasi dan kebebasan. Selain itu juga merupakan penggelontoran uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan," kata Ika kepada Suara.com pada Selasa (7/72026).

Hal senada juga dilontarkan oleh anggota API lain, Fanda yang meminta Prabowo untuk lebih banyak mendengar aspirasi rakyat.

Ia menilai presiden perlu memantau langsung situasi bangsa saat ini.

"Prabowo perlu membumi, lihat berapa rusaknya republik kita," kata Fanda.

Diberitakan sebelumnya, belasan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar unjuk rasa menolak kekerasan dalam konflik Papua di depan Kantor Komnas HAM, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026) sore.

Mereka menuntut Komnas HAM untuk menetapkan rangkaian kejadian pembunuhan oleh aparat di Papua menjadi pelanggaran HAM berat.

Baca Juga: Prabowo dan Modi Teken 16 Kesepakatan: Dari Rudal Brahmos hingga Restorasi Prambanan

Selain itu, demonstran juga menyerukan agar pemerintah menarik militer dalam penanganan konflik di sana.

Meski begitu, hingga aksi selesai tidak ada perwakilan Komnas HAM yang turun langsung menemui massa. Padahal salah satu tujuan aksi tersebut adalah bertemu langsung dengan komisoner Komnas HAM untuk melakuka audiensi.

"Mereka alesanya sedang ada sidang paripurna sehingga tidak bisa menemui kami," kata Ika.

Reporter: Alif Bintang