Kolaborasi dengan China, Menkes Ungkap Ada Peluang Indonesia Produksi Vaksin DBD Berbasis mRNA

Suara.com - Indonesia berpotensi produksi vaksin untuk demam berdarah dengue (DBD). Peluang tersebut bisa diharapkan setelah dilakukan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Universitas Indonesia, Tsinghua University, serta dukungan dari LPDP.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penelitian vaksin DBD itu akan menggunakan teknologi terbaru mRNA.

"Kalau ini bisa selesai, bisa menjadi salah satu vaksin baru yang diproduksi di Indonesia," kata Budi usai peluncuran seremoni prototipe vaksin mRNA dengue di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Vaksin dengue dengan teknologi mRNA itu disebut akan menjadi yang pertama di dunia.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan upaya menghadirkan vaksin dengue menjadi penting karena hingga kini belum tersedia terapi yang benar-benar spesifik untuk menangani penyakit tersebut.

"Dalam hal pengembangan vaksin, BPOM punya tekad untuk secara maksimal melakukan apa yang bisa kita lakukan karena ini kita akan buat sejarah, mRNA vaccine pertama di dunia untuk penyakit demam berdarah," ucap Taruna pada acara yang sama.

Taruna juga menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan riset dengue. Banyaknya kasus yang ditangani membuat tenaga kesehatan dan peneliti di Indonesia memiliki pengalaman klinis yang sangat berharga.

"Kalau ini bisa berhasil bukan hanya Tsinghua University dan Universitas Indonesia, tapi juga seluruh dunia akan berdampak," katanya.

Lebih lanjut, Taruna menjelaskan prototipe vaksin mRNA dengue yang diluncurkan saat ini masih merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pengembangan. Sebelum dapat digunakan oleh masyarakat, vaksin tersebut masih harus melewati berbagai tahapan pengujian, terutama uji klinis.

Baca Juga: 9 Lip Balm Terbaik untuk Bibir Hitam yang Sudah BPOM, Bisa Mencerahkan!

Sebagai lembaga regulator, BPOM akan memastikan vaksin yang nantinya beredar memenuhi persyaratan keamanan, efektivitas, dan mutu produksi.

Meski begitu, Taruna menegaskan pihaknya tidak ingin proses regulasi menjadi penghambat inovasi.