Monarki Jepang Terancam Punah, Akankah Wanita Jadi Kaisar?

Suara.com - Jepang kini berada di persimpangan jalan sejarah yang krusial terkait masa depan monarki tertua di dunia. Pemerintah setempat justru mempersempit peluang perempuan untuk memimpin kekaisaran demi mempertahankan tradisi patriarki.

Langkah politik ini diambil di tengah ancaman kepunahan garis keturunan Kekaisaran Jepang. Saat ini, takhta hanya bergantung pada 3 orang ahli waris yang sah.

Dua dari 3 penerus tersebut bahkan telah berusia 60 tahun ke atas. Aturan suksesi yang diskriminatif terhadap perempuan dinilai menjadi pemicu utama krisis yang kian meruncing ini.

Demi mengatasi kelangkaan penerus, jajaran menteri mengusulkan pemulihan status cabang keluarga kerajaan yang lama. Rencana penambahan kandidat pria ini sedang menunggu persetujuan parlemen.

Kebijakan tersebut langsung memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, politisi oposisi, dan masyarakat luas. Mereka mempertanyakan alasan pemerintah yang tetap menutup pintu bagi perempuan untuk bertakhta.

Profesor Makoto Okawa, pakar garis keturunan kekaisaran dari Universitas Chuo di Tokyo, memberikan kritik tajam terkait situasi ini.

"Sulit untuk menemukan dasar rasional apa pun menolak mengizinkan seorang wanita menjadi kaisar," kata Profesor Makoto Okawa, dikutip dari CNN Internasional, Selasa (14/7/2026).

Menurut Okawa, konstitusi Jepang sama sekali tidak melarang perempuan untuk memimpin takhta. Baginya, penolakan ini bukan cerminan tradisi, melainkan sebuah bentuk diskriminasi gender.

"Ide untuk mengecualikan perempuan terlebih dahulu sebagai orang yang tidak mampu menjadi kaisar harus dipahami secara jelas sebagai misogini," kata Okawa.

Baca Juga: Review The Shrine: Teror Okultisme Jepang dan Korea yang Bikin Merinding!

Sejarah mencatat Jepang pernah dipimpin oleh 8 maharani sebelum hukum Meiji tahun 1889 resmi melarangnya. Kini, jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat sangat terbuka terhadap kehadiran kaisar perempuan.

Kendati demikian, gerakan suksesi perempuan terbentur tembok kokoh di tingkat pemerintahan. Perdana Menteri Sanae Takaichi bersama Partai Demokrat Liberal menjadi pihak yang paling keras menentang perubahan tersebut.

Dalam debat parlemen terbaru, Takaichi menegaskan posisi politiknya untuk tetap mempertahankan garis keturunan pria. Rencana undang-undang baru pun sama sekali tidak memberi ruang bagi para putri.

"Sesuai untuk membatasi kelayakan hanya pada keturunan laki-laki dari garis keturunan kekaisaran," kata PM Sanae Takaichi.

Di sisi lain, kelompok konservatif menilai perubahan aturan suksesi justru membawa risiko besar bagi stabilitas negara. Mereka berargumen bahwa tradisi patrilineal adalah fondasi utama monarki.

Tsuneyasu Takeda, seorang keturunan dari bekas cabang kekaisaran, menyuarakan kekhawatiran kelompoknya. Ia menilai keputusan ini tidak boleh diambil berdasarkan tren semata.