Beraninya! Israel Tolak Mentah-mentah Rencana Damai Donald Trump untuk Gaza

Komitmen politik dalam negeri juga menjadi alasan utama penolakan skema pembentukan wilayah berdaulat baru bagi warga Palestina.

Netanyahu menjamin penutupan ruang bagi kemerdekaan wilayah jajahannya selama ia memegang kendali kekuasaan.

“Selama saya menjadi perdana menteri, tidak ada negara Palestina yang akan didirikan — tidak di Gaza dan tidak pula di Tepi Barat,” tegas Netanyahu.

Pernyataan bersikap keras ini keluar saat koalisi sayap kanan Netanyahu berada dalam posisi terdesak menjelang pemilu akhir Oktober.

Ia harus menjaga keseimbangan antara tekanan diplomasi AS dan tuntutan menteri radikal dalam kabinetnya agar tak memberi konsesi pada lawan.

Ketegangan geopolitik sempat meningkat lewat intensitas gempuran udara sesaat setelah dokumen kesepakatan dipublikasikan akhir Juli.

Meski demikian, gempuran armada tempur Israel di lapangan mulai berkurang dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintah Israel menegaskan doktrin pertahanan mandiri akan tetap menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri mereka.

Penyerangan ke berbagai titik wilayah luar negeri menjadi bukti keseriusan Israel dalam mempertahankan kedaulatannya.

Baca Juga: Inggris Investigasi Aliran Dana Badan Amal ke Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat

“Berlawanan dengan semua pihak yang menceramahi kami, kami melakukan apa yang harus dilakukan demi keamanan Israel dan kami dapat serta akan mempertahankan posisi kami bahkan terhadap sahabat terbaik kami jika diperlukan,” ujar Netanyahu.

Krisis kemanusiaan ini memuncak pascaserangan mendadak kelompok Hamas ke wilayah Israel pada Oktober 2023 lalu.

Insiden tersebut memicu janji balasan dari Netanyahu untuk menumpas habis seluruh jaringan dan pengaruh Hamas di Gaza.

Sebagai bagian dari strategi keamanan kawasan, Israel juga melancarkan operasi militer agresif ke wilayah Lebanon dan Iran.