News / Nasional
Jum'at, 14 Agustus 2026 | 15:55 WIB
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri), Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah), dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) mengepalkan tangan usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam sidang tahunan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan pemerintahan bekerja, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah dijalankan di berbagai sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. ANTARA FOTO/Fauzan/bay/kye
Baca 10 detik
  • Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
  • Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah telah berhasil menyelesaikan sebanyak 28 Rancangan Undang-Undang sejak tahun 2024.
  • DPR RI berkomitmen memperkuat pengawasan isu publik serta membuka partisipasi masyarakat bermakna dalam pembentukan undang-undang yang berkualitas.

Selain legislasi, Puan memastikan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik.

Beberapa di antaranya mencakup penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan lapangan kerja, serta perlindungan pekerja migran dan pengemudi transportasi online.

DPR juga akan mengawal persoalan kebakaran hutan dan lahan, dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air, serta keberlangsungan sektor pertanian.

“Antara lain penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian,” papar Puan.

Puan turut menyoroti evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional.

DPR juga akan memperhatikan upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mendorong pertumbuhan sektor riil, mengantisipasi PHK, serta memastikan akses pelayanan BPJS Kesehatan.

"Kemudian, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, PHK, serta akses Pelayanan BPJS Kesehatan," pungkasnya.

Load More