News / Nasional
Senin, 17 Agustus 2026 | 19:21 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). [ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/bay/wsj]
Baca 10 detik
  • Partai Solidaritas Indonesia memuji keberhasilan Presiden Prabowo mencapai swasembada delapan komoditas pangan nasional pada tahun 2026.
  • Pemerintah berhasil mempercepat target swasembada pangan lebih cepat dari perkiraan empat tahun di tengah ketidakpastian global.
  • Pemerintah membenahi tata kelola pupuk melalui penyederhanaan distribusi dan penurunan harga sebesar dua puluh persen.

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memuji sejumlah keberhasilan pemerintah seperti disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI, termasuk capaian swasembada dan ketahanan pangan nasional.

“Percepatan swasembada pangan patut diacungi jempol. Sebelumnya pemerintah menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam empat tahun, namun Presiden Prabowo menegaskan target tersebut dapat dipenuhi jauh lebih cepat. Ini merupakan capaian penting, terlebih ketahanan pangan menjadi semakin strategis di tengah ketidakpastian global, perubahan iklim, dan ancaman gangguan pasokan pangan dunia,” kata Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Senin (17/8/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan, pada 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan; yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak semata-mata berbicara mengenai beras, tetapi juga menyangkut beragam komoditas yang sehari-hari dikonsumsi masyarakat. Semakin banyak kebutuhan pangan yang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, semakin kuat pula posisi Indonesia dalam menghadapi gejolak pangan global,” lanjut Grace.

Selanjutnya, kesiapan menghadapi perubahan iklim juga perlu mendapat perhatian.

PSI meyakini, ketahanan pangan yang sesungguhnya bukan hanya kemampuan menghasilkan pangan ketika kondisi normal, tetapi juga kemampuan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan ketika menghadapi gangguan seperti El Nino.

“Reformasi tata kelola pupuk merupakan langkah yang layak diapresiasi. Penyederhanaan distribusi pupuk dengan memangkas 145 aturan yang sebelumnya membuat proses penyaluran menjadi rumit merupakan bentuk keberanian pemerintah membenahi persoalan struktural,” kata Grace.

Penurunan harga pupuk sebesar 20 persen juga layak dicatat, karena pupuk merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi produktivitas dan biaya produksi petani.

Bagi PSI, yang menarik dari capaian tersebut bukan hanya angka-angkanya, melainkan keberanian pemerintah melakukan pembenahan terhadap aturan dan tata kelola yang selama ini berpotensi menghambat sektor pangan.

Baca Juga: HUT RI, Mahasiswa UGM Turunkan Bendera Setengah Tiang: 81 Tahun Merdeka atau Menderita?

“Ketahanan pangan pada akhirnya bukan sekadar soal berapa banyak beras atau jagung yang diproduksi. Tapi juga menyangkut kemampuan negara memastikan rakyat dapat memperoleh makanan yang cukup, terjangkau, dan tersedia secara berkelanjutan. Capaian produksi harus diterjemahkan menjadi harga pangan yang terjangkau, pendapatan petani yang meningkat, dan kepastian pasokan bagi rakyat,” tambah Grace.

Load More