Polri Minta Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak

Suara.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Pernyataan tersebut disampaikan tim hukum Polri saat menjawab permohonan Febrie yang ditujukan kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya selaku Termohon I dan Kakortas Tipidkor selaku Termohon II.

Polri menilai sejumlah dalil yang disampaikan Febrie dalam permohonan praperadilan telah menyentuh pokok materi perkara.

"Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, tidak akan Para Termohon tanggapi," kata Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Dalam permohonan praperadilannya, Febrie mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Did/2932/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026. Surat tersebut dinilai tidak sah, cacat hukum, serta batal demi hukum.

Febrie juga menggugat Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sp.Gled/3006/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya.

Penggeledahan tersebut dilakukan di rumah Febrie di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (8/7/2026) malam.

Dalam permohonannya, Febrie menilai tindakan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Polri menyatakan materi yang dipersoalkan Febrie telah berada di luar ruang lingkup pemeriksaan praperadilan.

Baca Juga: KPK: Putusan Pengadilan Singapura Bisa Percepat Ekstradisi Paulus Tannos

Menurut Polri, hakim praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu aset berasal dari tindak pidana maupun menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Polri juga menegaskan rangkaian tindakan penyidik, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, hingga pencegahan ke luar negeri, telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas dasar tersebut, Polri meminta hakim tunggal PN Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah.

"Patut untuk ditolak secara seluruh atau setidak-tidaknya bertentangan menurut hukum," tandasnya.

Sebagai informasi, eks Jampidsus Febrie Adriansyah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ada dua permohonan yang diajukan Febrie. Ia meminta hakim praperadilan membatalkan surat penetapan tersangka terhadap dirinya.