- Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan masih mengecek informasi dugaan operasi tangkap tangan di Bolmut pada Senin, 21 September 2026.
- Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat telah melaksanakan total dua puluh kali operasi tangkap tangan sepanjang tahun 2026 di berbagai daerah.
- Operasi senyap tersebut mencakup penanganan berbagai kasus dugaan korupsi, pemerasan, gratifikasi, serta suap yang melibatkan sejumlah pejabat daerah.
Ke-14, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Hardy dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan.
Kemudian, Bupati Langkat Syah Afandin terjaring OTT karena diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Permukiman (Disperkim) serta gratifikasi terkait pengisian jabatan hingga pengadaan seragam sekolah sebanyak Rp3,5 miliar.
Ke-16, KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam OTT terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Ke-17, OTT KPK menjaring Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam tiga kasus dugaan korupsi, yaitu dugaan konflik kepentingan, suap, dan penerimaan lain atau gratifikasi.
Selanjutnya, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah, tahun 2025-2026, dan pemerasan terkait dengan pengurusan kasus di KPK tahun 2026.
Ke-19, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono alias Nono, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unsoed setelah terjaring OTT KPK.
Terbaru, KPK melakukan OTT perihal kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).