- Kemenkes menyatakan misinformasi kesehatan global, termasuk isu imunisasi, menjadi ancaman serius berdasarkan laporan WEF 2026.
- Komdigi mencatat ribuan hoaks terkait imunisasi di Indonesia yang memicu kekhawatiran serta penolakan masyarakat terhadap vaksin.
- Pemerintah menanggapi keraguan warga dengan pendekatan empatik, mendengarkan keluhan, dan memberikan edukasi berbasis bukti secara tepat.
Suara.com - Maraknya misinformasi dan disinformasi di media menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program imunisasi di Indonesia.
Informasi keliru yang beredar tidak hanya menimbulkan kekhawatiran, tetapi juga dapat berujung pada penolakan masyarakat terhadap vaksin.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman mengatakan, persoalan misinformasi dan disinformasi bahkan masuk dalam daftar risiko global yang perlu diwaspadai.
Ia merujuk Global Risks Report 2026 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF). Dalam laporan tersebut, misinformasi dan disinformasi ditempatkan sebagai risiko global tertinggi kedua.
"Ini menunjukkan lagi bahwa persoalan informasi yang keliru di media itu menjadi ancaman serius untuk pengetahuan dan juga kebijakan kesehatan," kata Aji dalam media briefing bersama RCCE+ Indonesia, Kamis (29/10/2026).
Di Indonesia, Aji menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sekitar 2.600 hoaks selama beberapa tahun terakhir, dengan isu imunisasi sebagai salah satu topik yang paling banyak ditemukan.
Menurut dia, penyebaran informasi keliru menjadi persoalan tersendiri bagi program imunisasi yang menyasar jutaan orang, termasuk pemberian vaksin kepada anak-anak.
Program berskala besar tersebut juga berkaitan dengan berbagai kepentingan, termasuk industri. Kombinasi faktor itu, menurut Aji, ikut membentuk keraguan, kekhawatiran, kesalahpahaman, hingga penolakan di tengah masyarakat.
"Artinya memang keraguan pada warga masyarakat itu memang nyata dan ini butuh informasi yang kredibel, berbasis bukti, kita menjawab dengan edukasi tersebut," ujarnya.
Aji menilai, keraguan masyarakat tidak cukup dihadapi dengan sekadar menyampaikan imbauan agar orang tua memberikan vaksin kepada anak. Pemerintah juga perlu memahami alasan di balik penolakan atau kekhawatiran tersebut.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang tidak menghakimi masyarakat yang masih ragu terhadap imunisasi. Menurut dia, petugas dan pihak terkait perlu mendengarkan kekhawatiran warga terlebih dahulu sebelum memberikan penjelasan.
"Karena kita melihat keraguan ini dengan empatik, tidak menghakimi, mendengarkan, memahami, dan bisa menjelaskan dengan baik," pesannya.