- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan urusan pengerahan puluhan ribu prajurit TNI AL pada Rabu di Balai Kota merupakan kewenangan pusat.
- Mabes TNI mengerahkan 20.980 personel berdasarkan surat telegram tanggal 2 November 2026 untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi situasi ibu kota.
- Pramono menyampaikan terima kasih atas penebalan keamanan di Jakarta dan memastikan jajarannya memberikan dukungan penuh demi menjaga kondusivitas wilayah.
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons informasi terkait pengerahan puluhan ribu prajurit TNI Angkatan Laut (AL) ke wilayah mereka.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa urusan pertahanan dan keamanan merupakan ranah kewenangan pemerintah pusat.
“Berkaitan dengan penebalan pengamanan di Jakarta, tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pramono memastikan jajarannya mendukung penuh langkah pengamanan yang diambil demi memastikan kondusivitas Jakarta tetap terjaga.
“Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk dilakukan pengamanan di ibu kota ini,” tegas eks Sekretaris Kabinet itu.
Meski demikian, orang nomor satu di Jakarta tersebut enggan mencampuri dinamika situasi yang disebut-sebut melatarbelakangi pengerahan kekuatan militer tersebut.
“Secara prinsip, sebagai gubernur saya tidak ingin masuk pada wilayah hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang terakhir-terakhir ini,” kata dia.
Pramono hanya memandang penguatan keamanan sangat beralasan, mengingat posisi Jakarta yang strategis sebagai pusat ekonomi dan etalase bangsa.
“Intinya, apapun Jakarta ini adalah ibu kota negara, kota global, pusat perekonomian nasional. Sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih,” ucapnya.
Adapun pengerahan pasukan besar-besaran tersebut berpedoman pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026.
Dalam dokumen penugasan tersebut, TNI AL menyiapkan total 20.980 personel untuk memperkuat penjagaan sekaligus mengantisipasi perkembangan situasi di Jakarta.
Rencana operasi ini dibagi ke dalam empat tahapan yang melibatkan unsur gabungan, mulai dari Korps Marinir, Koarmada I dan II, Kodaeral, hingga Kolinlamil.
Sebanyak 7.840 prajurit digeser secara bertahap pada tahap I hingga III menggunakan kapal perang (KRI) dari Surabaya maupun konvoi angkutan darat.
Sementara itu, sebanyak 13.140 personel dari kesatuan wilayah Jakarta disiagakan penuh di pangkalan masing-masing sambil menunggu instruksi pergerakan selanjutnya.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Muhammad Nas sebelumnya menyatakan bahwa pengerahan pasukan hanya bersifat kesiagaan biasa dan tidak perlu dikaitkan dengan berbagai isu yang sedang menjadi sorotan.
Termasuk salah satunya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kini berstatus tersangka.