- Prasasti memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2026 mencapai 5,2 persen akibat kuatnya daya beli dan ekspor manufaktur.
- Tekanan ekonomi total akibat lonjakan harga minyak dan El Nino diprediksi baru akan menghantam keras pada kuartal IV 2026.
- Pemerintah menghadapi ruang kebijakan yang semakin sempit karena beban subsidi energi meningkat dan defisit APBN mendekati batas tiga persen.
Suara.com - Ekonom dari Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai 5,2 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) jelang pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) esok hari.
Lembaga itu menyebut angka ini ditopang oleh bertahannya daya beli rumah tangga dan pulihnya kinerja ekspor manufaktur. Namun capaian ini dinilai belum mencerminkan tekanan perekonomian sesungguhnya yang diperkirakan baru akan menghantam secara penuh pada kuartal IV tahun ini.
Sepanjang 2026, Prasasti memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,2 persen hingga 5,4 persen. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB), yang tercermin dari penjualan eceran riil yang kembali tumbuh 1,3 persen setelah sempat terkontraksi pada kuartal sebelumnya.
Selain itu, pembeda utama pada kuartal III ini adalah bergeraknya kinerja ekspor manufaktur, khususnya produk turunan sawit dan elektronik, yang berhasil menahan laju perlambatan.
Research Director Prasasti, Adhi N. Saputro, mengingatkan bahwa angka pertumbuhan yang terlihat kuat pada kuartal III terjadi karena sebagian tekanan belum merambat sepenuhnya ke perekonomian.
"Ada jeda dari fluktuasi harga minyak, penurunan panen, dan karhutla. Dampaknya baru akan terasa penuh pada kuartal IV, tepat ketika ekonomi justru dituntut tumbuh lebih cepat," kata Adhi dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Untuk mencapai batas atas target APBN 2026 sebesar 5,4%, perekonomian domestik setidaknya harus dipacu tumbuh hingga 5,5 persen YoY pada kuartal IV.
Namun, Prasasti mencatat setidaknya adanya tiga risiko besar yang akan memuncak secara bersamaan pada akhir tahun.
Pertama yakni lonjakan harga minyak. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata telah menyentuh hampir 92 Dolar AS per barel sepanjang Januari–September 2026, jauh melampaui asumsi APBN yang hanya sebesar 70 Dolar AS.
Ini berdampak bakal menekan Indonesia sebagai negara importir energi dan menyumbang inflasi pada sektor transportasi sebesar 0,59 poin persentase pada bulan Oktober.
Kedua yakni ancaman El Nino, di mana penurunan produksi padi yang mencapai 18,3 persen pada September dan diprediksi kembali susut 16,3% pada periode Oktober-Desember 2026 berpotensi besar mengerek harga bahan pokok.
Hal ini dinilai sangat rentan menekan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, terlebih inflasi umum sudah bertahan di atas angka 3 persen.
Ketiga yakni dampak ekonomi dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ia menilai Karhutla yang menimpa wilayah Kalimantan dan Sumatra dapat mengganggu aktivitas ekonomi serta berpotensi menimbulkan kerugian material yang besar.
Ruang Kebijakan Kian Sempit
Di tengah himpitan kondisi tersebut, ruang manuver kebijakan fiskal maupun moneter pemerintah dinilai semakin terbatas.
Anggota Board of Advisors Prasasti yang juga Gubernur Bank Indonesia 2003-2008, Burhanuddin Abdullah menilai fungsi suku bunga acuan yang kini telah dinaikkan menjadi 5,75 persen tidak lagi sekadar untuk mendorong pertumbuhan, melainkan sebagai jangkar kepercayaan pasar.
"Pelonggaran yang terlalu dini bisa memicu tekanan pada rupiah, dan ongkosnya bagi pertumbuhan justru lebih mahal," ungkapnya.
Dari sisi fiskal, lonjakan harga energi berisiko memperbesar beban subsidi dan kompensasi pada kuartal IV, padahal outlook defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3% terhadap PDB. Memaksakan pertumbuhan lewat belanja dan ekspansi kredit dinilai terlalu berisiko menggerus bantalan fiskal negara.
Sementara itu Senior Economist Prasasti, Piter Abdullah menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan lewat kebijakan non-fiskal, seperti relaksasi hambatan dagang non-tarif dan kepastian regulasi.
"Dalam jangka pendek, percepatan penetapan Neraca Komoditas 2027, termasuk kuota impor bahan baku, menjadi mendesak. Dengan momentum Natal-Tahun Baru yang segera disusul Ramadan dan Idul Fitri, kepastian kuota memungkinkan dunia usaha menyusun rencana operasional yang terukur," tutup Piter.