- Pusat Riset CREA melaporkan estimasi kematian akibat polusi udara dan karhutla di Indonesia mencapai 5.310 kasus pada September 2026.
- Sebanyak 57,8 juta penduduk Indonesia terpapar kualitas udara tidak sehat akibat karhutla dan polusi perkotaan pada bulan September 2026.
- Kementerian Kesehatan mencatat 333.470 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla dengan balita menanggung beban mencapai 75.172 kasus.
Ancaman polusi udara juga tercermin dalam data Kementerian Kesehatan. Hingga 21 Oktober 2026, tercatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla.
Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan menjadi wilayah dengan kasus ISPA tertinggi. Masing-masing mencatat hampir 75.000 kasus.
Anak-anak berusia di bawah lima tahun menanggung beban besar dengan jumlah 75.172 kasus atau hampir seperempat dari total kasus ISPA tersebut.
Dokter spesialis paru sekaligus Dewan Penasihat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Agus Dwi Susanto, menjelaskan bahwa dampak polusi udara tidak hanya terlihat dari memburuknya kualitas udara, tetapi juga ancaman kesehatan akibat paparan berkepanjangan.
Paparan polutan dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi paru dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, seperti ISPA berulang. Kondisi tersebut juga dapat memperburuk penyakit asma dan paru obstruktif kronis (PPOK).
"Dalam kondisi tertentu, paparan polutan udara juga berkaitan dengan risiko terjadinya fibrosis paru hingga kanker paru," kata Agus.
Karena itu, ia menilai polusi udara perlu dipandang sebagai ancaman kesehatan publik yang membutuhkan pencegahan dan pengendalian sumber pencemaran secara serius.
Kesiapan Pemerintah Disorot
Di tengah meningkatnya dampak karhutla, kesiapan pemerintah dalam penanganan bencana turut menjadi sorotan. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut turun menjadi Rp491 miliar, dari Rp2 triliun pada tahun sebelumnya.
Pemangkasan tersebut dinilai membatasi ruang gerak BNPB dalam melakukan operasi tanggap darurat untuk menangani api dan asap agar tidak meluas.
Co-Founder sekaligus CEO Landscape Indonesia, Agus Sari, menilai karhutla merupakan bencana yang dapat diprediksi dan dicegah. Menurut dia, ketidaksiapan menghadapi bencana tersebut berkaitan dengan lemahnya kemauan untuk melakukan antisipasi.
"Indonesia seharusnya mampu bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Fakta bahwa kita sama sekali tidak siap hanyalah masalah ketiadaan kemauan," ujarnya.
CREA mendorong pemerintah mengubah pendekatan penanganan karhutla. Upaya tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga harus mencakup pemulihan dan perlindungan lahan gambut yang dikeringkan sehingga rentan terbakar.
Penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal melalui pembakaran serta penguatan pertanggungjawaban pemegang konsesi juga dinilai penting untuk mencegah kerusakan berulang.
Sementara itu, di wilayah dengan polusi kronis seperti Jawa, pemerintah perlu memperketat pengendalian emisi dari pembangkit listrik, industri, dan transportasi.
Catatan: Naskah ini menggunakan angka dan klaim berdasarkan bahan yang diberikan. Sebelum tayang, sebaiknya pastikan kembali periode pembanding kenaikan 42 persen, dasar estimasi kematian CREA, serta angka anggaran BNPB melalui dokumen sumber masing-masing.