- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan tiga formula pembangunan berkelanjutan di Balai Kota pada 4 November 2026.
- Pramono menegaskan pembangunan Jakarta berstandar global dengan menjadikan lembaga riset dunia sebagai parameter keberhasilan utama.
- Pernyataan tersebut merespons wejangan mantan Gubernur Fauzi Bowo terkait kesinambungan tata ruang tanpa sekat masa jabatan.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan arah pembangunan ibu kota yang memadukan pembaruan dan keberlanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/11/2026), untuk merespons pandangan mantan Gubernur Fauzi Bowo soal kesinambungan tata ruang.
Pramono memaparkan tiga formula kerja utama yang akan ia jalankan secara serentak dalam memimpin Jakarta.
“Pasti ada yang berubah, pasti ada yang harus disempurnakan, pasti ada yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Mantan Sekretaris Kabinet tersebut menilai perubahan adalah sebuah keniscayaan mutlak lantaran kiblat pembangunan Jakarta kini bertumpu pada skala internasional.
“Saya memilih tiga-tiganya dijalankan. Nggak mungkin nggak berubah. Tetapi yang paling utama adalah, karena Jakarta sekarang ini ukurannya sudah sebagai kota global, maka benchmark-nya atau persaingannya atau perbandingannya, kalau Jakarta mau menjadi lebih baik membandingkannya tidak dengan yang ada di dalam negeri, tetapi di dunia,” jelasnya.
Pramono berpatokan pada indeks pemeringkatan dari lembaga riset terkemuka dunia sebagai parameter keberhasilan Jakarta saat ini.
“Itu terlihat dari apa yang dikeluarkan oleh Oxford Economic maupun oleh Kearney, dan nanti November ini Kearney juga akan mengeluarkan hasil ranking-nya. Menurut saya itulah yang menjadi ukuran dari Jakarta sekarang ini,” tegasnya.
Sikap tersebut mengemuka menyusul wejangan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam diseminasi awal buku Perjalanan Penataan Ruang Ibukota Jakarta 1965-2012 di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), Bintaro Jaya, Senin (2/11/2026).
Figur yang akrab disapa Foke itu sebelumnya menggarisbawahi agar cetak biru tata ruang tidak teramputasi oleh sekat masa jabatan kepala daerah setiap lima tahun sekali.
“Planning tidak mungkin kita sekat-sekat kan, atau tersekat-sekat dengan masa jabatan tersebut. Harus berkesinambungan,” ujarnya.
Foke memandang, pembangunan fisik kota menuntut napas panjang yang melampaui batas administratif kekuasaan semata.
“Menata Jakarta adalah proses panjang yang mempertemukan aspek teknokratis, politik, dan pemenuhan kebutuhan warga,” lanjut dia.
Tokoh senior Jakarta itu turut mewanti-wanti para penerus kepemimpinan daerah agar tidak gegabah membuat kebijakan baru seakan-akan melupakan akar sejarah kota.
“Sekadar mengingatkan, bahwa Jakarta itu bukan ruang hampa,” katanya.