- Badan Pusat Statistik mencatat pengeluaran per kapita penduduk Indonesia meningkat menjadi Rp1,11 juta per bulan.
- Hempri Suyatna dari UGM menyatakan kenaikan dipicu oleh gejolak harga kebutuhan pokok dan perubahan gaya hidup.
- Pemerintah didesak segera menstabilkan harga komoditas vital dan BBM untuk mencegah tekanan ekonomi masyarakat yang semakin meluas.
Suara.com - Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Indonesia mencapai Rp1,11 juta per bulan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) FISIPOL UGM, Hempri Suyatna, menguraikan sejumlah faktor yang mendorong kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat dari tahun ke tahun.
Menurutnya, kenaikan tersebut dipicu oleh dua faktor utama, yakni gejolak harga barang kebutuhan pokok serta pergeseran pola konsumsi masyarakat.
"Jadi pertama mungkin dari sisi stabilitas harga-harga kebutuhan. Ini yang saya kira juga kan fluktuasinya kan kadang kala juga cepat," kata Hempri saat dihubungi, Kamis (5/11/2026).
Selain itu, perubahan perilaku konsumsi masyarakat turut disinyalir memberikan andil terhadap kenaikan pengeluaran tersebut.
"Yang kedua memang soal mungkin perubahan-perubahan gaya hidup ya mungkin juga berpengaruh ya," ucapnya.
Kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita ini juga memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara data pengeluaran masyarakat dan statistik inflasi yang diklaim pemerintah relatif terjaga. Di lapangan, meningkatnya beban pengeluaran bahkan mendorong sebagian masyarakat menurunkan standar konsumsi atau melakukan penyesuaian gaya hidup (downgrade).
Perbedaan antara kenaikan angka pengeluaran dan kondisi daya beli masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
Hempri tidak menilai data statistik sebagai sesuatu yang keliru. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menggunakan angka statistik untuk membaca kondisi ekonomi masyarakat karena indikator makro belum tentu sepenuhnya menangkap perubahan yang dirasakan rumah tangga.
"Bukan tidak (benar) ya tapi kurang mencerminkan apa yang kemudian realitas yang terjadi di bawah," ujarnya.
Untuk menahan laju kenaikan pengeluaran per kapita, pemerintah dituntut mengambil langkah cepat dalam menjaga stabilitas harga komoditas vital, terutama energi dan bahan pangan.
Hempri mendesak pemerintah mengontrol ketat harga barang pokok serta menahan kenaikan BBM demi mencegah dampak ekonomi yang lebih luas.
"Jadi stabilisasi harga BBM, stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok adalah aspek jangka pendek yang memang harus dilakukan. Sehingga kemudian ekonomi masyarakat itu juga relatif stabil dan mungkin juga mencegah jangan sampai ada muncul pengangguran-pengangguran, itu hal penting," pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan pengeluaran tersebut tidak terjadi akibat masyarakat harus membayar kebutuhan yang semakin mahal, sementara kemampuan ekonomi mereka justru mengalami tekanan.