- Kepala BIN Muhammad Herindra menyatakan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada tindakan makar.
- Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.
- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya atas keterlibatan institusi di bawahnya dalam kasus penyadapan ini.
Suara.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh sebagai tindakan yang mengarah ke makar.
Herindra mengatakan pihaknya akan melaporkan perkembangan kasus tersebut kepada Presiden Prabowo.
"Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden," kata Herindra saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Saat ditanya mengenai dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah petinggi Polri, Herindra menegaskan tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa.
"Ini adalah suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke tindakan yang makar," ujarnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya diungkap Bareskrim Polri. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga wartawan.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menduga keterlibatan seorang jenderal polisi bintang empat berinisial LSP serta sejumlah perwira tinggi Polri berinisial AS/ASN, EH, dan SU. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah petinggi Polri.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku juru bicara Presiden dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
"Beliau (Presiden Prabowo, red.) sangat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," kata Prasetyo.