Kendaraan Militer Pindad: Pembelian 500 Rantis Maung di Tengah Pandemi

Suara.com - Pengamat militer mengkritik kebijakan Kementerian Pertahanan yang membeli kendaraan taktis (rantis) Maung buatan PT Pindad sebagai kebutuhan "tidak mendesak" dan perlu dialihkan ke dana kesehatan, namun Kemhan menyebut pembelian itu perlu untuk mendukung industri dalam negeri.

Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto akan membeli sebanyak 500 unit dalam tahap pertama seharga Rp600 juta per unit dengan total pembelian mencapai 3.000 unit.

"Saya kira pembelian dalam jumlah hingga 500 unit ini tidak mendesak untuk segera dilaksanakan. Kita butuh memang rantis untuk peremajaan, tapi apakah harus sebanyak itu di tengah Indonesia fokus menghadapi wabah Corona?" kata pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ( ISESS), Khairul Fahmi, Rabu (15/07).

Senada dengan itu, pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhamad Haripin memandang pembelian rantis lebih didorong oleh pertimbangan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak virus Corona, dibandingkan pertimbangan strategis kebutuhan alat utama sistem pertahanan atau alutsista.

Menjawab pertanyaan BBC News Indonesia, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono menegaskan pembelian rantis ini memang untuk mendorong industri dalam negeri yang kini tengah lesu akibat dari wabah virus corona.

"Kalau PT Pindad bisa produksi maka diharapkan ekonomi sekitarnya akan tetap berjalan karena dampanya kan bagus untuk ekonomi kita," kata Wahyu kepada BBC News Indonesia.

Wahyu pun menambahkan pembelian Rantis juga merupakan dukungan kepada industri dalam negeri, "agar Pindad bisa melakukan rancang bangun kendaran rantis, dengan membeli produk mereka."

Dalam akun Instagram, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terlihat tengah mengendari kendaraan Rantis 4X4 yang diberi nama Maung menulis, "Kementerian Pertahanan akan terus mendukung upaya peningkatan produksi alutsista dalam negeri, serta mendukung program penelitian dan pengembangan, agar nantinya seluruh hasil produksi dalam negeri dapat mandiri secara utuh".

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memperingkatkan para menterinya untuk membatasi belanja produk luar negeri, dan memberikan penekanan khusus kepada Kementerian Pertahanan.

Baca Juga: Adu Mobil Tempur Tunggangan Prabowo Vs Jip Perang AS, Mesinnya Beda Level?

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Presiden Joko Widodo melalui laman Presiden RI, Rabu (08/07).

Jokowi menambahkan, "Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini."

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menyampaikan Rantis Maung dihargai Rp600 juta per unit. Kendaraan ini menggunakan mesin Toyota Hilux 2.400 cc, 4-silinder dengan turbocharger dan disebut memiliki kecepatan hingga 120km per jam.

Dilansir dari pindad.com, sistem persenjataan juga dipasang pada Rantis Maung seperti bracket senjata kaliber 7,62 mm dan konsol senapan serbu SS2-V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya.

Perlu alutsista untuk laut dan udara

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ( ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan selain tidak mendesak dan jumlahnya terlalu banyak, kebutuhan keperluan alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang diperlukan Indonesia adalah di laut dan udara.

"Apakah mendesak? Saya kira tidak mendesak, apalagi jumlah belanja yang cukup besar 500 unit tahun ini dari rencana 3.000 unit. Ditambah lagi kita tahu kebutuhan terbesar kita bukan di darat, tapi di laut dan di udara," kata Khairul.

Mengapa tidak mendesak? Pertama, kendaraan ini nantinya hanya akan berfungsi sebagai kendaraan operasional mobilitas semata para komandan dan personel karena Indonesia tidak menghadapi ancaman pertempuran jarak dekat yang membutuhkan Rantis Maung. Kecuali, kendaraan ini ditempatkan di daerah konflik seperti di Papua, dan Sulawesi Tengah.

"Kedua, dikaitkan dengan situasi Covid sekarang, lebih baik dana itu digunakan untuk membeli alat kesehatan. Jadi perlu dibeli namun tidak sebanyak itu dan perlu dikaji ulang jumlahnya, di titik-titik mana yang menjadi prioritas. Jangan sampai jadi terkesan mengabaikan situasi saat ini yang sedang berkonsentrasi dalam penanganan wabah Covid-19," katanya.

Ketiga, kata Khairul, adalah karena mesin Rantis Maung berasal dari impor punya Toyota.

"Kalau mesin masih impor kan artinya ada biaya tambahan yang mahal. Sebaiknya kita belanja seperlunya, selebihnya dialokasikan untuk pengembangan riset rantis, sehingga komponen impor menjadi sedikit bahkan sepenuhnya diproduksi di dalam negeri.

Pertimbangan ekonomi nasional

Senada dengan itu, pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhamad Haripin, melihat pembelian Rantis Maung didorong oleh pertimbangan "perintah presiden."

"Jadi ibarat kata lebih didorong oleh supply force bahwa Pindad punya maka dibeli oleh Kemhan. Dan tidak bisa dilepaskan dari konteks perintah presiden untuk refocusing anggaran dan mendorong ekonomi nasional," kata Haripin.

Prabowo Subianto sanggupi jadi menteri Jokowi, oposisi 'makin lemah' Covid-19: Mengapa Secapa AD masih gelar pembelajaran tatap muka hingga jadi klaster baru virus corona? Virus corona: TNI AU siapkan tiga pesawat di tengah evakuasi warga Jepang, AS dan Korea

Selain itu ia juga melihat pembelian Rantis Maung ini lebih condong ke pendekatan "membeli alatnya dulu baru memanfaatkan secara maksimal kemudian" dibandingkan pendekatan "merencanakan dahulu untuk membeli alat apa yang dibutuhkan".

"Rantis ini akan berguna maksimal jika digunakan sebagai transportasi pengaman perbatasan untuk mengatasi hambatan geografis seperti jalan yang rusak, sungai, dan lainnya," katanya.

Pakai mesin Toyota

Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini, mengapresiasi keputusan Prabowo membeli Rantis Maung dari Pindad karena merupakan bentuk spin in teknologi sipil yang diterapkan dalam produk militer di tengah sepinya order alutsista militer saat ini.

"Ini bukan saja menjamin kelangsungan operasional kendaraan taktis TNI, namun berpotensi memberikan kontribusi pajak dari penjualan versi sipil ke masyarakat. Namun perlu diingat, ini baru keterampilan menjahit saja karena mesin turbo dieselnya masih mendatangkan dari Toyota (melalui Astra)," kata Connie.

Connie mendorong Pindad agar menjadi manufaktur otomotif yang mampu membuat komponen utama rantis yaitu mesin diselnya.

"Karena penguasaan mesin diesel adalah salah satu kunci mesin pertahanan, mulai dari jeep, panser, tank hingga kapal perang membutuhkan mesin diesel. Anggap kita berpikir terjadi embargo, mampu tidak kita produksi Maung kalau diembargo misalnya." katanya.

Ia juga mengingatkan jangan sampai perintah presiden untuk mengunakan produk dalam negeri malah menimbulkan 'pemaksaan' yang mengakibatkan kesemuan (psudo) dalam industri pertahanan dan tekonologi.

"Seperti contoh dulu, Angkatan Darat order beberapa drone yang diproduksi swasta dalam negeri dan semuanya jatuh. Pas dicek ternyata beli dari luar dan diotak-atik, lalu dikasih merek seolah-olah buatan dalam negeri. Ini tidak boleh terjadi. Caranya dengan mengaktifkan KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang diisi oleh orang-orang terpilih dan bersih," katanya.

Alasan Kemhan membeli Rantis Maung

Terkait prioritas belanja, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa Kemhan memprioritaskan belanja di dalam negeri.

"Dari total Rp117 triliun alokasi anggaran Kemhan 2020 digunakan 55% untuk belanja prajurit TNI dan ASN Kemhan-TNI, 20% operasional, perawatan alutsista dan lain-lain, ditambah fokus back up penanganan COVID-19," kata Dahnil Kamis (09/07) lalu.

Dahnil menambahkan, porsi anggara belanja alutsista yang kurang dari 25% dari total anggaran akan diprioritaskan ke industri dalam negeri, dan jika tersedia akan akan digunakan skema joint production supaya ada upaya alih teknologi, baru sisanya bila mendesak dan harus segera dan tidak ada substitusinya tentu kita beli dari negara produsen alutsista di luar negeri," jelasnya.

"Jadi, kalau bicara belanja Kemhan secara agregat maka 85% dibelanjakan di dalam negeri," katanya.

Selain Rantis Maung, sebelumnya Kemhan juga memesan 1.000 ventilator, 25 ribu pucuk senjata, dan empat miliar amunisi dari PT Pindad.