BP Mau Tutup 10 SPBU, Kementerian ESDM Akan Impor Minyak AS untuk Isi SPBU Swasta

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dari Amerika Serikat sebagai respons atas kelangkaan bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP.

Pernyataan tersebut Yuliot sampaikan ketika disinggung mengenai kebutuhan pengelola SPBU swasta menambah impor BBM, di tengah rencana BP-AKR untuk membatalkan operasi 10 SPBU-nya di Tanah Air karena tak ada pasokan BBM.

“Ini impor dalam rangka pemenuhan, komitmen trade balance (neraca perdagangan) Indonesia dengan Amerika Serikat,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Adapun sejumlah perusahaan migas AS yang disebut oleh Yuliot dapat menjadi opsi pembelian BBM dari Amerika Serikat adalah ExxonMobil dan Chevron.

“Itu kan perusahaan AS. Jadi, dari mana pun mereka melakukan pengadaan, itu terserah. Tetapi ini kami catatkan sebagai trade balance Indonesia dengan Amerika,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yuliot memperkirakan Indonesia perlu mengimpor bahan bakar minyak (BBM) sebesar 1,4 juta kiloliter (KL), berdasarkan data sementara yang dikumpulkan.

Volume tersebut diperoleh dari akumulasi peralihan masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM bersubsidi (Pertalite) menuju BBM nonsubsidi.

“Jadi, untuk kebutuhan yang disampaikan, data sementara 1,4 juta KL, jadi itu nanti berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha,” kata dia.

Kementerian ESDM meminta kepada masing-masing badan usaha, termasuk Pertamina, untuk merinci berapa kebutuhan impor BBM mereka hingga akhir tahun.

Baca Juga: Cara Mendapatkan QR Code Pertalite Terbaru September 2025, Simak Caranya!

Sebab, untuk memberi perizinan impor, Kementerian ESDM harus memiliki data kebutuhan dari masing-masing badan usaha.

“Jadi, per badan usaha harus kami detailkan. Karena itu nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu (lewat Pertamina). Jadi jangan sampai ada yang sudah diberikan, lalu tidak cukup,” tutur Yuliot.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta telah berlangsung sejak Agustus 2025. Kementerian ESDM menyatakan pengelola SPBU swasta tidak mendapatkan kuota impor BBM tambahan.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM-nya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membelinya dari Pertamina.

Oleh karena itu, pengelola SPBU swasta diminta untuk mengumpulkan data volume yang dibutuhkan dan spesifikasi BBM masing-masing kepada Kementerian ESDM untuk diolah sebelum diberikan kepada Pertamina.

Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.

Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.

BP-AKR Tutup 10 SPBU

Sementara beberapa perusahaan SPBU, termasuk BP-AKR kini mengaku pikir-pikir untuk membuka serta mengoperasikan 10 stasiun pengisian BBM yang sudah dibangun.

“Untuk saat ini, tentunya masih melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya SPBU kami buka, kalau tidak ada barangnya (BBM) kan sayang, ya,” ucap Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada tengah pekan ini.

Permasalahan tersebutlah yang ia sampaikan dalam rapat bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. Rapat tersebut merupakan respons pemerintah terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta, seperti Shell dan bp.

Vanda mengungkapkan sesungguhnya 10 SPBU tersebut sudah dibangun, tinggal beroperasi.

“Sebenarnya, kalau misalkan mau dilihat apakah SPBU sudah dibangun? Sudah ada, tinggal dibuka pintunya,” tutur Vanda.

Selain menyampaikan kendala ekspansi bisnis yang disebabkan oleh kelangkaan BBM, Vanda juga menyampaikan kompleksitas kondisi BP ketika disarankan untuk membeli BBM dari Pertamina.

Vanda menjelaskan bahwa masing-masing badan usaha, termasuk Pertamina dan BP, memiliki zat tambahan (aditif) yang berbeda, sehingga menyebabkan adanya perbedaan spek dari BBM yang dijual oleh masing-masing badan usaha.

“Pada intinya, yang kami cari adalah solusi yang win-win untuk semua, paling penting adalah win-win untuk masyarakat,” kata Vanda.

Vanda pun mengatakan bahwa pihaknya masih mencari solusi alternatif dari yang ditawarkan oleh pemerintah.

“Itu (beli BBM di Pertamina) kan baru saran, ya. Kami tetap melihat alternatif-alternatifnya, begitu. Tentunya kami juga harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” ucap Vanda.